PANGKALPINANG - Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPP Agustina Erni mengharapkan dengan dilakukan verifikasi ini tim dari kementerian mendapatkan data yang objektif. Sebab kegiatan ini merupakan upaya mengumpulkan data verikasi untuk menjadi data base.
"Diharapkan pembangunan yang dilaksanakan berkeadilan bagi laki-laki dan perempuan," katanya saat Pelaksanaan Verifikasi Lapangan dalam Rangka Pemberian Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, via zoom metting, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Senin (15/3/2021).
Tim melakukan evaluasi data yang telah diinput menggunakan aplikasi. KemenPPPA mempunyai indeks dalam pengarusutamaan gender. Dasar evaluasi sementara telah dilakukan tim verifikasi. Bangka Belitung merupakan salah satu nominasi calon penerima penghargaan dalam pelaksanaan PUG.
"Bangka Belitung bisa menerima penghargaan APE tergantung dari hasil verifikasi yang dilakukan. Tim Bangka Belitung bisa memberikan penjelasan terkait verikasi tersebut," jelasnya.
Sementara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah mengatakan, pemerintah provinsi sudah bersungguh-sungguh mendorong memberikan hak perempuan dan anak dalam segala aspek pembangunan. Hal ini dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi.
"Semua tahapan ini mempunyai konsekuensi logis dan hukum. Beragam bukti dan aksi nyata tentang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini tidak terlepas dari kerja sama semua pihak dalam pelaksanaan komitmen kebijakan daerah," paparnya.
RPJMD Bangka Belitung tahun 2017-2022, telah menetapkan pembangunan yang berwawasan responsif gender. Selain itu telah membentuk tim pokja, driver dan tim teknis dalam pengarusutamaan gender serta total poin di semua PD. Pemerintah provinsi juga sudah menyediakan fasilitas pelayanan publik yang sudah responsif gender.
Semua itu sebagai bukti keseriusan pemerintah provinsi dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Tak hanya itu, sebab upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak telah terlaksana serta tersebar di seluruh perangkat daerah hingga berbagai sektor.
"Kesadaran terhadap prinsip keadilan dan tidak melakukan perbedaan jenis kelamin. Banyak perempuan yang menduduki posisi-posisi jabatan penting, baik di birokrasi maupun di lembaga sosial kemasyarakatan," ungkapnya.
Sementara Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dra. Susanti, M.AP mengatakan, sejumlah data yang belum lengkap diinput dalam aplikasi, akan diinput kembali untuk melengkapi. Ada kegiatan bersama dan disupport tim TAPD yang disebut dengan Kampung Keluarga Cikar.
"Semua perangkat daerah terlibat dalam kegiatan ini, dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Begitu juga dengan kegiatan Sekuntum Melati yang merupakan aksi nyata. Ini program andalan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ungkapnya.
Sebelumnya Fery Insani Kepala BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, pembangunan di provinsi seiring dengan pengarusutamaan gender. Ada kebijakan dan komitmen berupa aturan yang menegaskan mengenai persoalan ini yaitu, perda tentang pengarusutamaan gender.
"Perda merupakan produk hukum tertinggi di daerah. Jadi ada komitmen kita untuk mendukung dengan melaksanakan program-program yang berwawasan pengarusutamaan gender. Selain itu, ada juga perda mengenai perlindungan anak dan sejumlah perda terkait," tegasnya.
