Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pimpinan

Nama Pimpinan
HARYOSO, SH
NIP
19641222 199603 1 001
Pangkat / Golongan
IV/c, Pembina Utama Muda
Pendidikan Terakhir
S1 Sarjana Hukum
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 339

  1. Kepala Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB mempunyai tugas memimpin, mengoordinir, memvalidasi, mempromosi, membina, mengendalikan,   menyelenggarakan dan  menetapkan  seluruh kegiatan kesekretariatan, bidang, UPT dan kelompok jabatan fungsional dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi.
  1. Kepala Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan penyusunan dan penetapan perencanaan Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB;
  2. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
  3. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
  4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
  5. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
  6. pembinaan terhadap UPTD P2TP2A;
  7. pembinaan pengelolaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan/ketatausahaan administrasi Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB;
  8. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  9. penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB;
  10. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  11. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Kepala Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB meliputi:
  1. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan perencanaan kerja Dinas;
  2. mengoordinir penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
  3. mengoordinir penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
  4. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
  5. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;

 

 

  1. membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
  2. membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB;
  3. membina UPTD di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
  4. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
  5. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  6. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan;
  7. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
  8. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  9. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
  10. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Data Staf
NO. NAMA NIP FOTO
1. Staf 1 12341212 123412 1 123  
2. Staf 2 12341212 123412 1 123  
3. Staf 3 12341212 123412 1 123  
4 Staf 4 12341212 123412 1 123  
5. Staf 5 12341212 123412 1 123