Pangkalpinang - KemenPPPA RI sebagai instansi penjuru dalam pengintegrasian isu gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terus berupaya untuk memastikan pelaksanaan PUG di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Demikian dikatakan Asisten Deputi PUG Bidang Ekonomi Deputi Kesetaraan Gender, Dr. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, M.Par. saat Workshop Percepatan Penyelenggaraan PUG, di Novotel, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (28/2/2024).
"Ada beberapa tantangan di antaranya, penyelenggaraan PUG belum komprehensif pada seluruh proses pembangunan, kurangnya daya ungkit strategi PUG dalam menyelesaikan isu pembangunan nasional dan daerah, serta kurangnya keterlibatan antar sektor dalam menyelesaikan isu gender di berbagai bidang pembangunan," jelasnya.
Saat ini masih ditemukan kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan yang berdampak pada masih konstannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ia menambahkan, masih rendahnya nilai perempuan terhadap angka IPG dan IDG laki-laki, masih rendahnya TPAK Perempuan, serta masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.
"Kesenjangan tersebut mengindikasikan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan belum memperhatikan isu gender," tegasnya.
Sementara Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Prov. Kep. Bangka Belitung Eko Kurniawan, S.Sos, M.Si saat membuka kegiatandiperkirakan mengharapkan, kegiatan ini dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan pembangunan pemberdayaan perempuan dan PUG di Bangka Belitung.
Akhir tahun 2023, kata Eko, evaluasi dan penilaian PUG oleh KemenPPPA menghasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama delapan provinsi lainnya mendapatkan penghargaan Anugrerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya.
"Ini prestasi yang membanggakan. Hasil yang baik juga didapatkan enam kabupaten/kota di Bangka Belitung. Selain itu, keterwakilan perempuan di legislatif pemilu kali ini juga diperkirakan lebih banyak dari pemilu sebelumnnya," ungkapnya.
Kegiatan yang melibatkan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menghadirkan narasumber di antaranya, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Lenny N.Rosalin, SE, M.Sc, M.Fin, Kepala Bappeda Prov. Jawa Timur, Kepala Bappeda Prov. Bangka Belitung, diwakili Kepala Bidang.
Sedangkan tiga narasumber lainnya, Kepala Bappeda Kabupaten Rembang, Inspektur Provinsi Banten dan Inspektur Kota Denpasar.
