Pangkalpinang - Pendidikan kependudukan bukan sekedar transfer informasi, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk melahirkan generasi emas tangguh. Langkah ini mesti diwujudkan dengan bersinergi lintas sektor.
Rudi Zulfiarrosandi, SE Sekretaris DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, perlu ada upaya membangun jembatan kerja sama yang kokoh dan integratif antar instansi tingkat provinsi dan daerah. Hal ini guna menyelaraskan program prioritas kependudukan.
"Peran pemerintah provinsi sebagai koordinator sektoral, singkronisator, pembina, monitoring dan evaluasi," kata Rudi saat Rakor di DP3ACSKB Babel, Kamis (16/7/2026).
Terdapat lima instansi mengikuti rakor kali ini di antaranya, BKKBN, Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama Babel, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menyinggung mengenai fasilitator utama, kata Rudi, adanya kerja sama erat dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Babel. Selanjutnya memfasilitasi surat keputusan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
"Peran fasilitator utama juga penguatan materi kependudukan dalam kurikulum formal dan nonformal," jelasnya.
Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), jelas Rudi, merupakan strategi implementasi pendidikan kependudukan terpadu untuk membentuk peserta didik yang memiliki sikap, pengetahuan dan perilaku peduli terhadap dinamika kependudukan.
"Prinsipnya, memberikan pengetahuan umum untuk para anak agar dapat memberikan bekal dalam persiapan bermasyarakat dan bernegara," ungkapnya.
