PANGKALPINANG-- Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan keadilan gender. Hal ini diungkapkan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Toni Batubara saat mewakili Gubernur membuka kegiatan Pelatihan Bagi OPD Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Rabu (7/8/2019) di Hotel Puncak Pangkalpinang.
Acara yang berlangsung selama tiga hari ini menghadirkan narasumber Helsyanita Fasilitator Pusat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan narasumber daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti.
"Untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna mengatasi kesenjangan gender di berbagai bidang diperlukan komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan agar pelaksanaannya lebih efektif, dan efisien guna mempercepat peningkatan kualitas SDM" jelas Toni.
Toni berharap dengan kegiatan ini juga dapat meningkatkan kapasitas calon fasilitator di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya yang kuat untuk mencapai good governance dan pembangunan yang berkelanjutan memperluas aksesibiltas, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi semua komunitas gender disemua sektor pembangunan di Bangka Belitung.
"Pengarusutamaan gender dilakukan dengan mengintegrasikan isu-isu kesenjangan gender seperti perbedaan kepentingan, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang dimulai hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan", terangnya.
Toni menuturkan bahwa pelaksanaan pengaruutamaan gender ini melekat dalam sistem kinerja birokrasi pemerintahan untuk menjamin kepastian pembangunan berman faat secara adil untuk laki-laki dan perempuan.
Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas perempuan Bangka Belitung.
"Kualitas perempuan Bangka Belitung dapat terlihat melalui nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat, salah satunya dengan keterlibatan kaum perempuan di kursi legislatif dan eksekutif"terangnya
"Kita yang ada diruangan inilah yang bisa memikirkan kesejahteraan perempuan-perempuan dan anak-anak Bangka Belitung maka ayo bersama kita bersama kuatkan komitmen karena kita di pemerintahan inilah yang paling bertanggung jawab" ajak Susanti.
Susanti memgungkapkan Ada tujuh prasyarat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender seperti komitmen politik yakni tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan masuk ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala, yang kedua kerangka kebijakan, kelembagaan/struktur, SDM (manusia dan anggaran), data terpilah, alat analisis serta partisipasi masyarakat.
Ketua panitia pelaksana kegiatan, Wardiah menyebutkan kegiatan ini selain bertujuan meningkatkan komitmen OPD Penggerak pelaksanaan PPRG, kegiatan ini juga diharapkan bisa membentuk peta dan menghasilkab evaluasi peran strategis di masing-masing OPD Penggerak percepatan pengarusutamaan gender dan juga menyusun rencana aksi strategis masing-masing OPD penggerak. Peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak kurang lebih 49 orang yang berasal dari OPD terkait se-Provinsi Bangka Belitung.
