Pangkalpinang - Anggaran minim tak menghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan. Sebab kemajuan teknologi seperti sekarang ini, dalam pelaksanaan beberapa kegiatan bisa menggunakan aplikasi zoom meeting. Selain itu, jika ada kegiatan yang hampir sama bisa dijadikan satu.
Demikian dikatakan Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat Rapat Teknis Perencanaan dan Penganggaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Sun Hotel, Selasa (20/2/2024).
"Walaupun anggaran terbatas, kita tetap membuat inovasi-inovasi dalam menjalankan pekerjaan. Silahkan kabupaten/kota juga membuat inovasi dalam pelayanan adminduk," saran Asyraf.
Terdapat beberapa program dan kegiatan bidang Dukcapil provinsi berdasarkan Kepmendagri. Asyraf menjelaskan, sejumlah program tersebut di antaranya program pendaftaran penduduk dengan kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan.
Selain itu, kata Asyraf, terdapat program pencatatan sipil dengan kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil di provinsi. Ada juga program pengelolaan informasi adminduk serta yang keempat program pengelolaan profil kependudukan.
Menyinggung mengenai indikator perjanjian kinerja kepala dinas Dukcapil tahun 2024, Asyraf mengatakan, sasarannya meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan KTP-el, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP-el dan data kependudukan kepada lembaga pengguna.
"Selanjutnya, penerapan buku pokok pemakaman serta penerapan identitas kependudukan digital. Diharapkan petugas Disdukcapil kabupaten/kota sebagai ujung tombak dapat memberi pelayanan secara baik dan benar," papar Asyraf.
Kegiatan ini juga menghadirkan pemateri lain yakni, Anggi Reza Arrahman, S.STP., M.AP Perencana Ahli Muda, Penyusunan Program dan Anggaran, Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Menurut Anggi Reza, sebelum menyusun anggaran mesti merencanakan program kegiatan terlebih dahulu apa saja yang akan dilakukan pada tahun tersebut. Hendaknya APBD mendukung penganggaran untuk pelayanan adminduk.
"Kita berharap APBD mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan layanan adminduk tersebut," jelasnya.
