Toboali - Usai Desa Gadung dan Payung, Kabupaten Bangka Selatan diluncurkan sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), sejumlah stakeholder bergerak cepat. KemenPPPA, DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pihak desa dan sejumlah stakeholder lainnya, Jumat (18/3/2022) langsung menggelar rembuk desa.
Mengawal rembuk desa tersebut, tim Kementerian PPPA dipimpin Asdep KHA Rohika. Sementara Fasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diketuai Kepala DP3ACSKB Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd. Kegiatan ini digelar di Gedung Pertemuan Kantor Kades Gadung, Kecamatan Toboali.
Kegiatan mengikutisertakan unsur pemerintahan desa serta perwakilan masyarakat dari dua desa tersebut berjumlah sekitar 30 orang. Pertemuan ini menjadi langkah awal guna mendiskusikan permasalahan kedua desa dengan melihat potensi desa dan kondisi eksisting.
Sebanyak empat poin penting dihasilkan saat rembuk desa tersebut di antaranya, pertama perlu adanya komitmen, dukungan pimpinan tingkat pemerintah kabupaten. Dukungan itu bisa berbentuk kebijakan maupun penganggaran.
Selanjutnya, poin penting kedua yakni, untuk menjadikan DRPPA, perlu peran kades bersama aparaturnya BPD. Sebab peran ini sangat central. Selain itu, RPJM desa harus mengakomodir kerja-kerja yang menunjukkan tujuan pembangunan desa, memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak diperkuat dengan perdes.
Tak kalah penting adanya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan keaktifan pembangunan, keterlibatan Forum Anak dalam setiap musdes dan rapat-rapat penting lainnya serta menyediakan Sapras responsif gender.
Adapun poin ketiga, penanganan kasus-kasus yang kerapkali menempatkan perempuan dan anak sebagai korban harus direspon secara cepat dan tuntas, termasuk kasus-kasus perkawinan anak, pengasuhan, pekerja anak, pendampingan ABH, stunting, anak putus sekolah, KDRT dll.
Sebelumnya digelar pertemuan di Kantor Bupati Bangka Selatan dipimpin Wakil Bupati Debby Vita Dewi, S.E. Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan men-support secara penuh terlaksananya DRPPA ini.
Implementasinya, kata Debby, lewat optimalisasi peran dan dukungan SKPD mulai dari Bappeda, dinas pelaksana yang membidangi DSPPA termasuk dinas lainnya, pihak kecamatan hingga kades beserta aparatur dan juga masyarakat.
"Semua pihak diminta dapat bekerja secara maksimal, kompak berkontribusi dalam menyukseskan program ini," harapnya.
Hal senada dikatakan Asdep KHA Kementerian PPPA RI Rohika. Ia mensyaratkan adanya kerja sama antara pihak di level PD, instansi/ lembaga, harus ada pembagian peran dan tugas yang jelas, membuat target terukur, gotong royong, serta segera tancap gas (gas poll).
Sementara Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd selaku fasilitator Pemprov Babel mengatakan, akan melakukan tugas-tugas fasilitasi, pendampingan, pemantauan dan kewenangan lainnya. Sehingga DRPPA ini segera terwujud dan dapat memotivasi desa lainnya.
"Kita harap dapat memotivasi desa lainnya untuk segera melakukan hal yang sama melalui jalur mandiri demi tercapainya kesejahteraaan masyarakat," tegasnya.
