Pangkalpinang - Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap Forum Puspa dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan dan anak. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, sebab penyelesaian persoalan perempuan dan anak harus secara bersama.
"Kita harus bersama, sehingga saya tidak merasa sendirian," kata Asyraf saat mewakili Gubernur membuka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, Rapat Koordinasi Puspa se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, di Sun Hotel, Senin (11/10/2021).
Kegiatan yang mengusung tema "Kita Tingkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", kali ini menghadirikan tiga narasumber.
Selain Kepala DP3ACSKB, hadir juga narasumber Dr. M. Adha Al Kodri, MA Ketua Forum Puspa Serumpun Sebalai dan Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kementerian PPPA Dra. Eko Novi Ariyanti, RD. M.Si.
Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi. Selain itu, meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dan Forum Puspa serta meningkatkan fungsi Forum Puspa dalam upaya membantu pemerintah.
Lebih jauh Asyraf Kepala DP3ACSKB mengharapkan Forum Puspa bisa bersinergi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian menyelesaikan berbagai kesenjangan yang dialami kaum perempuan dan anak.
"Forum Puspa bisa membantu pemerintah meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, meningkatkan peran ibu dalam pendidikan anak, kekerasan terhadap perempuan pekerjaan dan pencegahan perkawinan anak," harapnya.
Membahas mengenai Indeks Pembangunan Gender (IPG), Dra. Eko Novi Ariyanti, RD. M.Si menjelaskan, kesenjangan kualitas hidup antara perempuan dan laki-laki semakin kecil. IPG cenderung meningkat tahun 2015 hingga 2020, namun peningkatan ini masih relatif kecil. Bahkan di tahun 2020 terjadi penurunan.
"Sedangkan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender-red) tahun 2020 meningkatkan jika dibandingkan tahun 2019. Namun masih menunjukan kesenjangan gender," paparnya.
KemenPPPA mendorong adanya perubahan kebijakan organisasi, lembaga masyarakat baik yang pusat dan daerah. Lebih jauh Novi Ariyanti menjelaskan, Forum Puspa harus menjadi organisasi yang responsif gender dan peduli anak.
"Perubahan melalui struktur organisasi, program kerja, anggaran, SDM tak kalah penting perlunya sinergitas," jelasnya.
