Pangkalpinang - Kendati sudah ada peraturan perundangan, namun faktanya belum semua sektor pembangunan tersedia data tingkat pencapaian sasaran dan target pengarusutamaan gender. Ini memberikan ruang dan memungkinkan terjadinya kesenjangan gender serta menghambat kemajuan pembangunan sumber daya manusia.
Demikian dikatakan Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membacakan sambutan Gubernur saat membuka kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, di Soll Marina Hotel, Rabu (06/10/2021).
Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan peran dalam menyusun rencana strategis instansi dan semua pihak terkait pengarusutamaan gender. Sebanyak empat pemateri akan mengisi kegiatan kali ini.
Selain Kepala DP3ACSKB, terdapat beberapa pemateri lainnya yakni, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Marsidi, dari Kementerian PPPA dan Bappeda Bangka Belitung.
Membutuhkan strategi dalam rangka mengatasi kesenjangan gender di berbagai bidang. Asyraf Kepala DP3ACSKB menambahkan, perlu dukungan kuat agar pengarusutamaan gender lebih efektif dan efisien mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Dukungan tersebut dalam bentuk menyiapkan data, informasi yang disusun menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini menggambarkan posisi dan status perempuan dan laki-laki, sehingga dapat ketahui tentang kesenjangannya," kata Asyraf.
Responsif gender merupakan usaha untuk memperluas aksesibilitas, partisipasi dan manfaat pada semua komunitas, di semua sektor pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pengarusutamaan gender melekat dalam sistem kinerja birokrasi pemerintah. Lebih jauh Asyraf mengatakan, ini menjamin kepastian sumber daya pembangunan bermanfaat secara adil, sehingga mencapai kualitas output efisien dan efektif untuk para penentu kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Perlu juga meningkatkan kinerja di semua sisi untuk mewujudkan keadilan gender di semua sektor pembangunan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Tentunya harus dibarengi kemampuan strukturisasi belanja negara yang terletak pada kepentingan aspirasi kebutuhan masyarakat dan perempuan.
"Perencanaan SKPD merupakan ujung tombak dalam kinerja pembangunan yang menjamin kepastian pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berkeadilan," tegasnya.
