Pangkalpinang - Praktek baik dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) salah satunya melalui kepala desa yang dijabat perempuan. Peran anak dalam pembangunan melalui Forum Anak serta keterlibatan potensi desa agar bisa dimanfaatkan untuk Indonesia maju perempuan terlindungi.
Demikian disampaikan Menteri PPPA RI, Bintang Puspayoga saat launching DRPPA di Kabupaten Bangka, Kamis (17/3/2022).
Sebelumnya, kedatangan Menteri PPPA disambut Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah, Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melati Erzaldi, Wakil Bupati Bangka Sahabuddin serta Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd.
"Lahirnya gagasan model DRPPA sudah ada kerja sama dengan Menteri Desa dan Mendagri. Ada 132 Desa dan 66 Kelurahan di seluruh Indonesia yang dijadikan model. Kenapa strategi ini diambil? Karena populasi perempuan dan Anak di Indonesia cukup banyak, perempuan sebanyak 49,42 % dan Anak 31,08 %. Oleh karena itu perempuan dan anak harus menjadi perhatian" paparnya.
Lebih jauh Bintang Puspayoga meminta kerjasama jajaran Polres dan Polsek untuk melakukan pendampingan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bangka Belitung.
"Kementerian PPPA sangat intens sinergi dengan Kepolisian RI, tokoh agama dan tokoh masyarakat beserta stakeholder lainnya. Pencegahan hulu penting, bukan hilirnya," tegasnya.
Sementara Wagub Abdul Fatah mengatakan, DRPPA lahir merupakan respon atas banyaknya anak di Babel yang gagal tumbuh kembang dan tingginya angka perkawinan anak. Ada dua strategi yang dilakukan pertama, langkah preventif dan kuratif.
"Kedua perlu ada komitmen seluruh desa/kelurahan untuk menjadi DRPPA, agar perempuan bisa aktif dan diberi ruang untuk beraktualitas serta tidak terjadi pernikahan usiak anak," ungkapnya.
Desa Penyamun menjadi piloting DRPPA di Bangka Belitung dan diikuti desa lainnya, bahkan di Kabupaten Belitung Timur sudah menginisiasi anggaran daerah dalam membentuk DRPPA.
"Kami berharap agar Bupati bisa menginstrusikan kepada kepala desa/lurah agar dapat menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak," kata Abdul Fatah.
Hadir saat launching DRPPA sejumlah pejabat daerah bupati/walikota atau yang mewakili beserta jajarannya, Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala desa/lurah.
Akhir acara launching DRPPA dilakukan penandatanganan fakta integritas oleh bupati/walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan penandatanganan kesepakatan bersama DRPPA oleh kades percontohan dan seluruh bupati/walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan disaksikan Wakil Gubernur beserta Menteri PPPA RI.
