Pangkalpinang - Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi anak-anak di Bangka Belitung. Salah satu di antaranya yakni, mengenai perkawinan usia anak. Namun tak hanya itu, sebab anak-anak juga menghadapi kemajuan teknologi. Akibatnya tak sedikit anak-anak mengalami kecanduan gadget.
Demikian disampaikan Dr. Asyraf Suryadin, M. Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat kunjungan kerja Anggota DPD RI Alexander Fransiskus beserta rombongan ke DP3ACSKB Babel, Senin (9/1/2023).
"Permasalahan anak ini harus menjadi perhatian kita. Sebab anak-anak sebagai generasi penerus yang akan menggantikan kita saat ini," ungkap Asyraf.
Lebih jauh Asyraf menjelaskan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menduduki urutan pertama dalam kasus pernikahan usia anak. Namun peringkat tersebut sudah turun, sekarang berada di posisi kelima se Indonesia.
"Anak-anak juga menghadapi tindak kekerasan dan kasus-kasus kenakalan remaja. Hal ini berdampak terhadap terjadinya kasus anak putus sekolah," ungkapnya.
Menyinggung mengenai jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, jelas Asyraf, tiga tahun belakangan mengalami penurunan. Jumlah kejadian di tahun 2020 tercatat 207 kasus. Sementara di tahun 2021 berada di angka 184 kasus.
"Kemudian di tahun 2022, jumlah kasus kembali mengalami penurunan menjadi 153 kasus saja. Namun kemungkinan jumlah kasus yang tidak dilaporkan seperti fenomena gunung es," ungkapnya.
Untuk persoalan gender, kata Asyraf, ke depan harus ada upaya mendorong terjadinya peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif. Sementara ini, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya empat orang saja.
"Sedangkan jumlah laki-laki di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 41 orang. Keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen hanya saat pencalonan saja," jelasnya.
Kesempatan ini juga dimanfaatkan Asyraf Suryadin menjelaskan tupoksi dan persoalan di bidang pemberdayaan perempuan, bidang administrasi kependudukan pencacatan sipil serta
bidang pengendalian penduduk keluarga berencana.
"Jika ada perubahan data kependudukan, hendaknya segera dilaporkan. Sehingga data bisa terus diperbaharui. Selain itu kita sarankan agar menggunakan KTP digital," saran Asyraf.
Anggota DPD RI Alexander Fransiskus mengatakan, sejumlah informasi ditampung dan selanjutnya disampaikan ke pihak kementerian. Beberapa layanan langsung ke masyarakat juga mesti ada, seperti pelayanan menggunakan mobil.
"Kita coba sampaikan semua permasalahan yang ada ke pihak kementerian terkait. Kita perjuangkan yang bisa diperjuangkan," tegasnya.
