Bangka Tengah - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kagum dengan pelaksanaan program responsif gender di Desa Kurau Timur, Kabupaten Bangka Tengah. Pasalnya peran kaum perempuan di desa ini memberikan kontribusi banyak terhadap peningkatan ekonomi keluarga.
"Program ini terus berkembang dengan mengokohkan konsep ketahanan keluarga," pesan Dody Kusdian, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi PKS saat kunjungan kerja peninjauan program pembangunan desa responsif gender, Senin (19/7/2021).
Saat peninjauan anggota DPRD Babel di dampingi Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd, Kadis PPPA Kabupaten Bangka Tengah dr. Dede dan Sekretaris Komisi IV DPRD Babel Ranto Sendhu, SE
Turut hadir pada kesempatan tersebut anggota komisi IV DPRD Babel, Ranto Sendhu, SE, Toni Mukti SH, Johansen Tumanggar, SE.,M.Ak, Harianto dan Evi Juwita serta Kabid Pemberdayaan Perempaun DP3ACSKB Babel Dr. Muslim El Hakim K.
Hal senada disampaikan Toni Mukti. Menurutnya, provinsi harus mensupport kegiatan ini. Karena di Bangka Tengah, jarang terjadi ibu-ibu menjadi penopang ekonomi keluarga. Hal ini dapat menjadi penguat ketahanan keluarga.
Namun disarankan ibu-ibu tetap harus menjunjung norma-norma, meskipun dengan adanya program ini ibu-ibu menjadi lebih mandiri.
Sementara Asyraf Suryadin Kepala DP3ACSKB Babel menjelaskan mengenai tujuh prasyarat PPRG. Ia merinci, harus ada komitmen kepala daerah atau dalam hal ini kepala desa, regulasi dari tingkat pusat hingga desa, kelembagaan pengarusutamaan gender, ketersediaan data pilah yang masih menjadi PR besar.
"Selain itu, instrumen analisis gender, SDM dan anggaran serta yang tidak kalah penting partisipasi masyarakat," tegasnya.
Kepala DP3ACSKB Babel menekankan, masih banyak PR terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di antaranya ranking pernikahan anak di Babel tertinggi di Indonesia. Perlu bantuan semua pihak untuk memberi pemahaman kepada ibu-ibu tentang dampak dari pernikahan anak yang seringkali berujung pada KDRT hingga perceraian.
DP3ACSKB Babel terus berinovasi melalui program Keluarga Cikar yang sudah ada di 150 Kampung dan merupakan top 99 inovasi. Ia mengatakan, selain itu ada Sekolah Perempuan Sekuntum Melati, KIA yang menjadi lima terbaik secara nasional serta anjungan dukcapil mandiri di Desa Simpang Katis dan Desa Payung.
"Mari terus berkoordinasi, agar apa yang kita upayakan akhirnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ajaknya.
Lebih jauh dr. Dede menambahkan, Desa Kurau Timur menjadi satu dari empat desa percontohan PPRG di Indonesia. Harapannya agar kelak dapat menjadi percontohan untuk desa lain di Bangka Tengah.
"Kita berharap agar seluruh desa di Bangka Tengah menjadi responsif gender," ungkapnya.
Kepala Desa Kurau Timur mengatakan desa ini menjadi pilot project PPRG di Bangka Belitung yang tercermin dari RPJMDes serta program kegiatan yang responsif gender.
Sekdes Kurau Timur Asnawi menambahkan, sejak akhir 2019 RPJMDes sudah dilakukan review sesuai dengan PPRG agar tidak hanya berbicara tentang perempuan, namun juga menyentuh unsur-unsur masyarakat marginal, disabilitas, anak putus sekolah serta bantuan untuk industri rumahan.
Sudah dua tahun ini, Pemdes mendapat kucuran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yaitu program menanam mangrove dan 40 persen yang melaksanakan adalah ibu-ibu. Di Desa Kurau Timur terdapat 15 ketua RT perempuan dan lima orang perangkat desa perempuan, jadi penerapan PUG di desanya berjalan dengan baik.
"Ini juga berdampak terhadap perekonomian keluarga serta ketahanan keluarga. Karena salah satu sebab perceraian adalah permasalahan ekonomi. Adanya program ini, ibu-ibu lebih mandiri secara ekonomi, sehingga angka perceraian menurun," paparnya.
Pak Jun selaku pendamping PPRG di Desa Kurau Timur mengharapkan adanya evaluasi kegiatan dan dokumen yang sudah dibuat. "Agar apa yang dilakukan dan dibuat sudah sesuai untuk menjadi contoh bagi desa-desa lainnya," harapnya.
