Bangka - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan keseriusan memperhatikan isu gender, terutama terkait masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Bangka Belitung. Hal ini terungkap saat kunjungan anggota Komisi IV DPRD ke Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka.
Dr. Muslim El Hakim K, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, ada beberapa indikator IDG yang menyebabkan rendahnya indeks tersebut secara rata-rata di antaranya, persentase keterwakilan perempuan di parlemen.
Lebih jauh ia menjelaskan, sementara ini baru sekitar 6,6 persen perempuan duduk sebagai legislatif di provinsi, serta sumbangan dalam pendapatan perempuan hanya sebesar 26,89 persen sedangkan laki-laki sebesar 73,11 persen.
"Provinsi tahun mendatang akan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan rencana aksi daerah guna mendorong keterwakilan perempuan di parlemen di tahun 2024," jelasnya saat mewakili Kepala DP3ACSKB saat kunjungan, Selasa (2/11/2021).
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi menyambut baik dan berkenan menjadi narasumber. Meskipun pada akhirnya semua keputusan untuk memilih wakil rakyat ada di tangan masyarakat.
Sementara Ketua Komisi IV Jawarno menyarankan pelaksanaan kegiatan tidak hanya terpusat di provinsi atau ibu kota provinsi saja. Komisi IV sangat mendukung PUG dan berharap provinsi dapat lebih proaktif membuat program kegiatan yang benar-benar dapat menyentuh pokok permasalahan di kabupaten.
Hal senada disampaikan Dodi Kusdian, Anggota Komisi dari Fraksi PK. Ia menyebutkan, indikator persentase keterlibatan perempuan di parlemen cukup debatable, karena cukup sulit diintervensi oleh eksekutif. Namun perlu mendorong adanya pengarusutamaan keluarga, karena tingginya tingkat perceraian di Babel.
"Selain itu, fenomena lost father di keluarga sangat berdampak pada permasalahan sosial di Bangka Belitung," jelasnya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota Komisi IV di antaranya Toni Mukti, Johansen T, Ranto Sendhu, Evi Juwita, Dodi K, serta Ust. Dede Purnama.
Kesempatan ini juga membahas rencana Desa Penyamun dan Desa Air Anyir di Kabupaten Bangka untuk menjadi Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak pada tahun 2022 agar dapat menjadi perhatian dan dukungan dari anggota legislatif.
