Pangkalpinang - Isu perkawinan usia anak menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Program Bangga Kencana Tahun 2021, di Ruang Rapat DP3ACSKB Bangka Belitung, Selasa (5/10/2021). Pasalnya angka perkawinan usia anak masih tinggi. Berbagai upaya dilakukan seperti, penguatan regulasi, advokasi, sosialisasi, penguatan jaringan dan kemitraan.
Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, sementara ini sudah ada trend penurunan angka perkawinan usia anak. Hendaknya angka tersebut bisa terus menurun, sehingga Bangka Belitung tidak menjadi juara bertahan dalam hal perkawinan anak tersebut.
"Sosialisasi telah dilakukan menggunakan radio dan media cetak. Selain itu, kita telah mengundang organisasi untuk ikut mengatasi persoalan ini, sebab ini menjadi tanggung jawab bersama. Nanti kita juga akan mengundang organisasi lainnya," jelasnya saat rapat bersama dengan kepala dinas kabupaten/kota dan kepala perwakilan BKKBN.
Lebih jauh ia menjelaskan, angka perkawinan usia anak tertinggi di Kabupaten Bangka Barat. "Angka perkawinan usia anak terendah di Pangkalpinang. Ini mungkin pengaruh dari tingkat pendidikan, sebab semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin kecil terjadi perkawinan anak," ungkapnya.
Selain membahas isu perkawinan anak, kesempatan ini juga membahas kampung keluarga berkualitas, program 2022, evaluasi dan pembinaan (penilaian). Asyraf menjelaskan, di Kampung CIKAR bisa masuk program-program dari instansi lainnya. Kampung CIKAR ini juga mendukung program Kampung KB.
"Program Kampung KB dan Kampung CIKAR saling mendukung. Bisa juga bersinergi dengan Kampung Baca dan program lainnya," harapnya.
Hal senada dikatakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fajar Supriyadi Sentosa, SH. Ia menjelaskan, anak-anak harus sekolah sehingga tidak terjadi perkawinan anak. Beberapa dampak negatif perkawinan anak, salah satunya yakni terjadinya kasus stunting.
"Persoalan lainnya, sementara ini layanan program keluarga berencana masih rendah, terutama dalam hal pelayanan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)," jelasnya.
