Pangkalpinang - Ditargetkan pembentukan kampung Keluarga Berkualitas (KB) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 193 kampung. Diharapkan semua kampung KB ini mendapatkan bantuan pendanaan. Sebab tak hanya membentuk kampung KB, melainkan perlu melakukan pembinaan di kampung tersebut.
Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, bersinergi dan berkoordinasi memang enak diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Untuk itu perlu ada kesepahaman dalam menjalani program, sehingga visi dan misi bisa dicapai secara bersama-sama.
"Diharapkan kegiatan kita di daerah bisa didukung. Jika perencanaan sudah baik, maka akan menghasilkan yang baik juga," kata Asyraf saat Rapat Koordinasi Program Pembinaan Keluarga Berencana Tahun 2023, di Sun Hotel, Selasa (31/1/2023).
Lebih jauh Asyraf mengatakan, pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Persoalan yang dihadapi juga semakin banyak di antaranya, kasus stunting dan pernikahan usia anak. Tahun 2030 mendatang diharapkan angka pernikahan usai anak secara nasional ini turun menjadi enam persen.
Menyinggung mengenai kampung KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di akhir tahun 2022, Asyraf menjelaskan, untuk di Kabupaten Bangka ada 18 kampung, Belitung ada 11 kampung, Bangka Selatan ada 17 kampung dan Kabupaten Bangka Tengah 11 kampung.
Sementara di Kabupaten Bangka Barat ada 15 kampung, Belitung Timur 16 kampung dan di Kota Pangkalpinang ada 12 kampung Keluarga Berkualitas. Jadi jumlah totalnya ada sekitar 100 kampung KB se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan road map di tahun 2022 ada 193 kampung KB.
Mengenai program dan kegiatan Asyraf mengatakan, untuk program pengendalian penduduk kegiatannya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi. Selanjutnya, pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
Sementara program berencana, jelas Asyraf, kegiatannya pengembangan desain program pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal. Selain itu, pemberdayaan dan peningkatan peran serta ormas tingkat provinsi.
"Adapun kegiatan untuk program keluarga sejahtera, salah satunya yakni pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ada juga pemberdayaan dan peningkatan peran serta ormas," ungkapnya.
