Pangkalpinang - Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan ada 1.076.742 data estimasi jumlah pemilih pada pemilihan presiden tanggal 21 Februari 2024, berdasarkan data konsilidasi bersih semester satu tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Jumlah data laki-laki ada 547.832, sedangkan jumlah perempuan 528.910," jelasnya saat Ratek Penyelenggaraan Adminduk Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, di Novilla Boutique, Rabu (6/10/2021).
Selain data pemilihan presiden, ada juga data estimasi jumlah pemilih pada pemilu kepala daerah tanggal 27 November 2024 berdasarkan data konsolidasi bersih semester satu 2021. Adapun data total di Bangka Belitung sekitar 1.097.798 jiwa.
Menyinggung mengenai jumlah perbandingan data berdasarkan jenis kelamin, jelas Asyraf, data laki-laki berjumlah 558.851. Sedangkan jumlah data perempuan 538.947. Jumlah data tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sementara sebelumnya Erikson P Manihuruk, S.Kom, M.Si Direktur PIAK Ditjen Dukcapil mengatakan, dukungan untuk pemilu sudah banyak dilakukan dukcapil, mulai dari penyerahan DP4. Data yang diberikan kepada KPU merupakan data yang sudah dikonsolidasikan.
"Kita akan menyerahkan data sekitar bulan September 2022 mendatang. Ini sesuai undang-undang yakni 16 bulan sebelum pelaksanaan pemilu," jelasnya.
Serah Terima ADM
Sebelum kegiatan berakhir dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dua unit Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.
Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap dengan adanya ADM tersebut dapat memberikan pelayanan lebih mudah dan dekat kepada masyarakat. Dua unit alat ini sudah terpasang dan juga sudah diuji coba.
"Kita berusaha untuk mendapatkan dua unit lagi dari Kemendagri. Untuk barang yang sudah diserahkan, selanjutnya menjadi tanggung jawab kabupaten tersebut," kata Asyraf.
Mengenai ketersediaan jaringan hingga kertas, kata Asyraf Kepala DP3ACSKB, menjadi tanggung jawab pihak kabupaten. Perlu ada sosialisasi untuk penggunaan ADM, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan ADM tersebut.
"Buat testimoni masyarakat mengenai penggunaan ADM untuk menjadi nilai tambah. Jika pelayanan kabupaten kota baik akan berdampak terhadap provinsi," tegasnya.
