Kacung - Kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender. Ini menjadi komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Demikian disampaikan Dr. Asyraf Suryadin,. M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan, di Desa Kacung, Jumat (24/2/2023).
Selain Asyraf Suryadin, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber, Engkus Kuswenda, S.Pd Kabid Pemberdayaan Perempuan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Tahun ini, kata Asyraf, DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi bersama anggota DPRD melakukan road show untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait upaya optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
"Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di Bangka Belitung masih cukup tinggi. Faktor penyebabnya cukup banyak mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, budaya dan lemahnya penegakan hukum," kata Asyraf.
Lebih jauh ia mengatakan, sikap saling menyayangi, menghargai dan melindungi khususnya terhadap perempuan dan anak sudah menjadi budaya dan kultur bangsa. Tentunya menjadi bertanggung jawab semua pihak untuk menciptakan lingkungan sosial damai dan harmoni.
"Kebijakan dan peraturan menjamin hak kebebasan dan perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan. Mari kita berperan aktif melakukan hal-hal positif, bermanfaat bagi semua untuk menuju masyarakat berakhlak, berbudaya dan sejahtera," harapnya.
