Pangkalpinang - Jangan anggap tindak kekerasan sesuatu yang wajar. Laporkan jika ada kasus tindakan kekerasan. Selain itu masyarakat harus peduli, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Jadikan setiap laporan sebagai kualitas, jangan hanya di atas kertas.
Demikian dikatakan Megawati Soeroso, ST., M.Si Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penangan bagi Korban Kekerasan, Jumat (24/9/2026).
"Pahami keluhan korban. Wujudkan Bangka Belitung daerah aman, zero tindakan kekerasan terhadap perempuan," tegasnya.
Tak hanya itu, Megawati juga mengharapkan terjadi sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Kolaborasi pentahelix kerja sama strategis yang melibatkan lima unsur pemangku kepentingan.
Lebih jauh ia menekankan, perlu keterlibatan pemerintah, akademisi, dunia usaha (bisnis), komunitas, masyarakat, LSM, dan media. Upayakan mengedukasi penguatan perempuan juga menjadi langkah penting.
"Kasus kekerasan masih terjadi di sekitar kita, dan seringkali korban tidak berani melapor," ungkapnya.
Ini bukan hanya masalah perempuan. Megawati menambahkan, tindak kekerasan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah bersama. Jadi sudah waktunya untuk menjadi pelopor dan pelapor terhadap persoalan tersebut.
Hindari tindakan kekerasan terhadap perempuan. Megawati mengatakan, laporkan kejadian yang menimpa diri sendiri, maupun yang terjadi pada tetangga. Sehingga persoalan ini tidak dianggap biasa.
"Ada hukum yang melindungi perempuan dari tindakan kekerasan. Jika terjadi kasus, segera lakukan penanganan," tegasnya.
Hadir pada kesempatan ini, Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Ir. Pan Budi Marwoto, M.Si. dan Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bangka Hj. Mina, S.I.P., M.Si dan sejumlah narasumber.
Adapun peserta kegiatan ini sebanyak 40 orang dari kalangan, instansi pemerintah, satgas PPA, relawan SAPA, Forum Puspa, Puspaga, organisasi perempuan, perwakilan PKK, dan lembaga swadaya masyarakat.
