Berita

Kunjungan Kerja Anggota DPRD Belitung, Ini Bentuk Sinergitas Legislatif dan Eksekutif

PANGKALPINANG - Program eksekutif hendaknya mendapatkan dukungan dari legislatif. Kunjungan anggota DPRD Kabupaten Belitung kali ini diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan di Kabupaten Belitung, sehingga menjadi lebih hebat dan maju.

Demikian dikatakan Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dra. Susanti, M.AP saat menyambut rombongan DPRD Belitung, di Kantor DP3ACSKB Babel,
Rabu (7/4/2021).

Rombangan ini secara langsung dipimpin Ketua Komisi III DPRD Belitung Mahyudin, Wakil Ketua Komisi III Indrianto beserta lima anggota lainnya dan sekretariat dewan serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung. 

Kunjungan kali ini dalam rangka Audiensi dan Konsultasi tentang peran dan fungsi dari UPTD PPA DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun tugas UPTD ini bersifat teknis dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak. Dengan adanya UPTD agar konsen untuk mengantisipasi kejadian yang menimpa perempuan dan anak.

Adapun fungsinya, menyelenggarakan layanan seperti pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. UPTD di tingkat provinsi, menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak bisa terselesaikan di tingkat kabupaten.

Sekarang ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan legislatif sedang menyusun perda provinsi layak anak. Ini merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif. Diharapkan dengan adanya perda tersebut bisa membuat perempuan dan anak menjadi lebih terlindungi.

"Tak kalah penting, sosialisasi kepada masyarakat, sehingga kejadian yang menimpa anak dan perempuan terdata dengan baik. Perlu membuat masyarakat peduli untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar," jelasnya.

Sementara ini ada tiga daerah yang belum terbentuk UPTD PPA. Sejumlah kabupaten tersebut di antaranya, Kabupaten Belitung, Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah dan Bangka Barat sudah membentuk UPTD tersebut.

Untuk membentuk UPTD PPA tentunya membutuhkan dukungan dari legislatif, dalam hal ini DPRD Belitung. Selain itu, butuh dukungan pendanaan dan sumberdaya manusia berkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi UPTD tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Belitung Mahyudin menjelaskan, kegiatan kunjungan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kasus-kasus sosial. Dewan akan memberikan support kepada eksekutif agar memperhatikan kasus terkait perlindungan perempuan dan anak.

"Kita ingin belajar dan mengikuti pola pembentukan UPTD yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita berharap ada dampak bagi perlindungan perempuan dan anak. Mudah-mudahan ke depan masyarakat bisa menyampaikan kasus yang terjadi," ungkapnya.

Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
DP3ACSKB Babel
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB