Berita

Penerapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Perlu Payung Hukum, Ini Solusinya

Pangkalpinang - DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan solusi cara pembuatan produk hukum dalam menerapkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Diharapkan produk hukum tersebut dapat menjadi dasar dalam melaksanakan program. 

Indrawadi, S.Si, MAP Sekretaris mewakili Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, upaya strategis melaksanakan program terus dilakukan untuk mewujudkan pencapaian. DP3ACSKB juga melakukan pembinaan terhadap upaya perlindungan anak. 

"Persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi, karena juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa/kelurahan," jelas Indrawadi saat membuka kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa dalam Mendukung Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak via Zoom, Kamis (4/8/2022).

Pemerintah desa/kelurahan menjadi ujung tombak. Ia menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu pihak desa menyusun produk hukum terkait penerapan desa ramah perempuan dan peduli anak. Diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan, pihak desa bisa menyusun produk hukum tersebut. 

Sementara Rohika Kurniadi Sari, SH. M.Si Asdep PHA atas Pengasuhan dan Lingkungan, Deputi  Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA RI mengatakan, sebanyak 270,2 juta penduduk Indonesia. Ada 133,54 juta jiwa perempuan dan 84,4 juta jiwa merupakan anak-anak. 

"Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 43 persen populasi berada di desa," jelas Rohika. 

Sedangkan Syaifuddin, SH, MH Kepala Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan mengenai peraturan desa. Menurutnya, peraturan desa bersifat mengatur dan dalam pembuatan aturan ini harus melibatkan berbagai stakeholder seperti pihak BPD. 

Terdapat beberapa asas dalam membuat peraturan di antaranya, asas pengayom untuk memberi perlindungan dan menciptakan ketenteraman. Asas kemanusiaan mencerminkan perindungan dan penghormatan HAM, asas kebangsaan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plurakstik.

Lebih jauh ia menjelaskan, ada juga asas kekeluargaan mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, asas kenusantaraan memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. 

"Ada juga asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasian, keselarasan dan asas lain sesuai substansi," jelasnya. 

Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
DP3ACSKB Babel
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB