Berita

Webinar Pengembangan GDPK, Membangun SDM Unggul Rangkaian Proses Holistik dan Terintegrasi

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakili Kepala DP3ACSKB, Dra. Susanti, M.AP, mengikuti Webinar tentang Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) guna mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 (17/09/2020).

Webminar yang diselenggarakan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan PMK  dibuka oleh Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi dan menghadirkan narasumber Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG; Dirjen Dukcapil yang diwakili oleh Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil, David Yama  Akademi dari UGM, Sukamdi.

Selain itu hadir juga Prof. sebagai pembahas Bersama Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Sudibyo Alimoeso.

Pada arahannya, Muhadjir menyampaikan bahwa tantangan pembangunan SDM di Indonesia berupa Human Capital Life Circle yang dimulai dari Pranatal dengan permasalahan Stunting, Kematian Ibu dan Bayi, Total Fertility Rate(TFR). Kemudian berlanjut pada usia dini (anak), usia SD, usia SMP, usia Pendidikan menengah dan selanjutnya hingga usia lansia yang selama ini menjadi kerangka kerja.

“Ini adalah gambaran Human Capita Life Circle yang bersumber dari visi dan misi Presiden. Semua pihak agar dapat mensinkronkan dengan visi dan misi presiden ini. 1000 hari kehidupan akan menentukan keberhasilan pembanguan manusia di Indonesia yang produktif, berkarakter dan berahlak mulia”, ungkap Muhadjir.

Lebih lanjut Muhadjir menyampaikan bahwa membangun SDM yang unggul merupakan suatu rangkaian proses yang holistik dan terintegrasi serta melibatkan banyak sektor pembangunan.

Sementara Hasto Wardoyo pada paparannya menyampaikan bahwa Strategi Pengelolaan Kependudukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas salah satunya memperhatikan Hak-Hak Manusia (Human Right). Memperbaiki kualitas SDM itu menjadi sangat penting dan ada perubahan paradigma dari Kuantitas Penduduk menjadi Kualitas Penduduk yang menjadi penting serta menempatkan manusia sebagai pusat dari pembangunan.

Dr. Sukamdi dari UGM menyampaikan bahwa ada lima tujuan dari pelaksanaan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) ini yaitu 1. Penduduk tumbuh seimbang; 2. Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani,  cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia,  dan memiliki etos kerja yang tinggi; 3. Keluarga  Indonesia   yang   berketahanan, sejahtera,  sehat, maju, mandiri, dan harmoni; 4. Keseimbangan persebaran penduduk yang serasi  dengan daya dukung alam dan daya tampung  lingkungan; dan 5. administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan  dapat dipercaya.

“Dari 5 tujuan diatas, dapat digambarkan bahwa untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indnesia yang tinggi, maju dan sejahtera, diperlukan kualitas manusia  sebagai cluster pertama yang menaungi pembangunan manusia. Naungan ini perlu di topang dengan  3 (tiga) pilar, yaitu  oleh pengelolaan kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, dan pembangunan keluarga sebagai cluster kedua. Dan akhirnya, sebagai pondasi pembangunan manusia tersebut diplerukan administrasi kependudukan sebagai cluster ketiga”, ungkap Sukamdi.

Untuk menindaklanjuti Perpres Nomor 153 Tahun 2014, tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), Bapak Mendagri telah mengirimkan Surat kepada Gubernur, Bupati/walikota dengan Nomor 470/3375/SJ Tanggal 5 Juni 2020 kepada 193 Kab/Kota dan Surat Nomor 470/3376/SJ Tanggal 5 Juni 2020 kepada 4 (empat) Provinsi  yaitu Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat yang belum menyusun GDPK supaya segera menyusun GDPK, dan melaporkan penyusunan GDPK kepada Pemerintah.

Pasca surat dimaksud beberapa Pemda sudah mempunyai progres yang positif dengan rincian: 2 Provinsi yang belum melaporkan dan sudah finalisasi draft GDPKnya yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Kalimantan Utara.  28 Provinsi sudah menyerahkan dokumen GDPK, kecuali Aceh, Bali, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (4 Provinsi ini baru melaporkan, tetapi belum menyerahkan dokumen GDPK nya) 18 Provinsi hanya menyusun GDPK 1 Pilar yaitu Pengendalian Kuantitas Penduduk.  9 Provinsi menyusun 5 Pilar (28,1%).

337 Kab/Kota melaporkan sudah menyusun GDPK,  tetapi hanya 268 kab/kota yang telah menyerahkan dokumen GDPKnya. Provinsi Kalteng, Sulteng, Jambi dan Papua adalah tertinggi yang kab/kotanya belum menyerahkan dokumen GDPK.  172 kab/kota hanya menyusun 1 pilar kuantitas, 87 kab/kota menyusun 5 pilar (32,5%), 9 kab/kota hanya menyusun 2-4 pilar.

Sumber: 
DP3ACSKB Babel
Penulis: 
DP3ACSKB Babel
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB