Berita

Verifikasi Data Indikator Pelembagaan PUG, Perhatikan Tujuh Prasyarat Ini

PANGKALPINANG - DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan verifikasi data APE kabupaten/kota via aplikasi zoom. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari yakni, Kamis ini untuk Kabupaten Bangka, Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat.

Sementara untuk Jumat 5 Februari, verifikasi APE bagi Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung. Kemudian Senin, 8 Februari verifikasi untuk daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung Timur.

Kepala Bidang PKHP DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wardiah, SH. MH menjelaskan, ada tujuh prasyarat harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini di antaranya, membutuhkan komitmen yang tertuang dalam RPJMD. 

Selanjutnya, kebijakan daerah yang tertuang dalam perda, pergub, SK gubernur, SK sekda maupun Keputusan lainnya. Kemudian, kelembagaan yang mencakup Pokja PUG. Tak kalah penting, dibutuhkan SDM terlatih.

"Perlu juga adanya data terpilah, alat analisis dan partisipasi dari masyarakat," jelasnya, Kamis (4/1/2021).

Menyinggung mengenai kasi-kisi umum peraturan tentang PUG, sasaran dan substansi tujuan PUG sasaran Pengarusutamaan Gender sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No 9 Tahun 2000, di antaranya, membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender.

Lalu, memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marjinalisasi sebagai dampak dari bias gender; Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah, sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing. 

Adapun kisi-kisi teknis yaitu, melihat pertimbangan hukum (Undang-Undang No. 74/84, UU tentang Ham, Undang-Undang lainnya tentang PPPA dan Permendagri Nomor 67. Selain itu melihat azas atau prinsip dengan kata kunci ‘Keadilan, Kesetaraan, non diskriminasi'.

Tak hanya itu, sebab perlu melihat maksud dan tujuan; Ruang lingkup: Perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; Pengaturan dan mekanisme tentang perencanaan dan penganggaran RG; 

Berikutnya, pelaksanaan dan kelembagaan POKJA, Fokal poin, tim teknus dan RAD, pemantauan dan evaluasi; Keterlibatan masyarakat (Civil Society).

Penilaian hasil verifikasi ini akan disampaikan ke kementerian. Pihak kabupaten/kota diingatkan untuk kembali melengkapi dokumen sesuai yang diisi di format matriks maupun di aplikasi APE.

"Semua data yang diinput hendaknya dilengkapi dengan dokumen pendukung. Sebab ini merupakan bukti kerja kita. Ini merupakan bentuk pembinaan, sebab keberhasilan kabupaten kota menjadi keberhasilan di provinsi," jelasnya.

Sumber: 
DP3ACSKB Babel
Penulis: 
DP3ACSKB Babel
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB