DP3ACSKB

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan  secara struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membawahkan :

  • Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
  • Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
  • Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
  1. Seksi Perlindungan Perempuan;
  2. Seksi Perlindungan Anak;
  3. Seksi Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak.
  • Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
  1. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Peserta KB;
  3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
  • Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  1. Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
  2. Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil;
  3. Seksi Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. 

 

tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

  1. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
  4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana); dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.