Berita

TINGKATKAN KOMPETENSI JFT PRANATA HUMAS, SUSANTI LAKUKAN INI

JAKARTA-- Untuk meningkatkan kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Humas (Pramas),  Kepala Dinas DP3ACSKB Susanti mendelegasikan Pranata Humas DP3ACSKB untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) Kehumasan yang diselenggarakan oleh lembaga profesi Ikatan Pranata Humas (IPRAHUMAS) Pengurus Cabang Jakarta Wilayah 1 selama dua hari Sabtu-Minggu (16-17/3/2019).

Kegiatan yang bertempat di Kampus PPLN LAN Jakarta Pusat ini pada hari pertama menyajikan materi tentang tata kelola PPID(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Keterbukaan Informasi Publik. Peserta yang mengikuti kegiatan bimtek ini sebanyak 51 peserta yang berasal dari kementerian,  pemprov, dan pemkab dari berbagai daerah di Indonesia. 

Bimtek ini menghadirkan narasumber Kepala Bagian Pelayanan Informasi, Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI Soekartono.  Soekartono mengatakan keterbukaan informasi publik ini telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, didalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,  pendokumentasian,  penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.  

"dalam menjalankan tugasnya PPID memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari tenaga JFT pranata humas,  Arsiparis sebagai back office dan pranata komputer yang akan mengakomodir sistem misalnya mengumumkan informasi di website secara berkala, serta merta atau setiap saat" jelasnya.  

Soekartono mengungkapkan badan publik wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik,  selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 

Lebih jauh dijelaskan Soekartono untuk memberikan data publik kepada pemohon harus berupa pdf dan jika pemohon meminta data berupa hard copy dengan pembiayaan besar bisa dibuat surat persetujuan yang ditandatangani pemohon yang menyatakan pembebanan biaya penggandaan kan kepada pemohon apabila OPD kita tidak ada anggaran penggandaan. 

"laporan keuangan yang bisa dipublikasikan ada empat kategori yaitu rencana dan realisasi,  neraca,  arus kas dan daftar aset, untuk laporan keuangan yang belum diaudit kewenangannya ada di auditor,  sehingga untuk publikasi data tersebut tidak ada di OPD kita, dan untuk laporan keuangan yang telah diaudit bisa dipublikasikan kepada pemohon data berupa ringkasannya saja" tambah Soekartono.  

 

 

 

Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
Lisia ayu
Fotografer: 
Lisia ayu
Editor: 
Sekretariat
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB