Berita

TINGKATKAN DOKUMENTASI & ENTRY DATA KEKERASAN, DP3ACSKB BABEL GELAR BIMTEK SDM PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN&ANAK

PANGKALAN BARU-- Pada tahun 2018 tercatat laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 256 kasus dan laporan yang tidak terlaporkan masih banyak, melalui bimbingan teknis ini diharapkan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat lebih maksimal serta para petugas/penerima aduan dapat melakukan assesment kasus yang dialami oleh korban.

Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang SDM dan Kemasyarakatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung membuka kegiatan Bimbingan Teknis SDM Penyedia Layanan Bagi Dinas PPPA dan UPTD PPA se-Provinsi Bangka Belitung Kamis (29/8/2019) di Hotel Soll Marina.

Toni mengungkapkan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat, banyak yang muncul dan diliput diberbagai media massa yang menyita perhatian publik, namun demikian laporan pencatatan dan pelaporannya belum menggambarkan keseluruhan kasus yang terjadi.

"Dari hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan masih ada daerah yang belum melakukan entri data secara aktif dan riil time, ini karena masih ada perbedaan pemahaman dalam mekanisme pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak, lemahnya koordinasi antar lembaga layanan beberapa petugas data di daerah dialihtugaskan ketempat lain, tidak ada transfer knowledge kepada petugas yang baru, dan jaringan internet yang tidak memadai",tukasnya.

Toni juga menambahkan bahwa ketidakakuratan data mengenai kekerasan perempuan dan anak akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

"Untuk itu bapak ibu, pencatatan dan pelaporan yang terstandar akan lebih memudahkan analisa data secara komprehensif sebagai bahan pengambilan keputusan baik di tingkat daerah maupun di pusat", jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Bangka Belitung saat menjadi narasumber kegiatan ini menyebutkan bahwa ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh petugas pelayanan korban kekerasan diantaranya siap, tenang, empathy, sabar, kerjasama, solusi dan menjaga rahasia.

"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DPPPA) Kabupaten/Kota juga harus berpedoman pada SOP dengan mengoptimalkan kemampuan yang ada", terangnya.

Susanti juga memberikan motivasi dengan mengajak peserta untuk menelaah sejauh mana fungsi keberadaan kita terutama di Dinas PPPA ini yang bukan merupakan suatu kebetulan namun harus memberikan manfaat sebagai pejuan yang mengupayakan kesejahteraan perempuan dan anak serta menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Heleze saat membacakan laporan ketua panitia menyebutkan bahwa kegiatan yang diikuti oleh kurang lebih 32 peserta dari Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung ini bertujuan untuk meningkatkan hasil yang maksimal dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi yang ada.

Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
Lisia ayu
Fotografer: 
Lisia ayu
Editor: 
Kabid PPPA
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB