Berita

Susanti: Provinsi Dukung Puskesmas/RS Ramah Anak di Babel

Pangkalpinang--"Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman sudah mengisyaratkan dengan Dinas Kesehatan bahwa paling tidak ada satu puskesmas atau rumah sakit di tiap kabupaten/kota yang ramah anak di Bangka Belitung yang nantinya akan dilombakan, dan Pemerintah Provinsi juga bersinergis dengan OPD dan pihak terkait lainnya untuk mewujudkan kabupaten kota layak anak menuju Provinsi Layak Anak" demikian diungkapkan Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti saat menjadi narasumber kegiatan Pelatihan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Novotel, Selasa (19/2/2019).

Susanti juga menyampaikan pentingnya dibentuk (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) APSAI ditingkat Kabupaten Kota dan nanti Pemerintah Provinsi akan memfasilitasi. 1/3 jumlah Penduduk Bangka Belitung adalah anak-anak untuk itulah perlu melibatkan banyak pihak untuk mewujudkan Provinsi Layak Anak salah satunya dari dunia usaha.

"bidan dan pihak puskesmas turut diundang di pelatihan ini karena mereka merupakan ujung tombak yang memiliki peran penting dan memiliki power untuk melakukan perubahan dalam upaya perlindungan anak di kabupaten kota masing-masing" jelas Susanti.

Susanti menambahkan bahwa kita berperan mewujudkan KLA pada cluster 2 yaitu cluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, untuk itulah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kebijakan dalam pemenuhan hak anak dengan berupaya mewujudkan puskesmas di wilayah kita menjadi puskesmas ramah anak.

Dijelaskan Susanti, Puskesmas dikatakan ramah anak apabila memenuhi tiga syarat yakni sdm telah mendapatkan pelatihan/sosialisasi orientasi tentang hak anak, sarana prasarana dan lingkungan memenuhi kebutuhan anak serta pengelolaannya memprioritaskan anak. Susanti juga menekankan kabupaten Kota di Bangka Belitung memiliki kebijakan yang mengatur terkait perlindungan anak.

"saat ini Provinsi Bangka Belitung telah memilihi kebijakan seperti Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pergub Nomor 26 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pergub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pergub Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung KB (di dalamnya ada tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Susanti berharap Kabupaten kota di Bangka Belitung segera membentuk APSAI, karena di depan Gor Sahabudin ada lahan yang bisa dibuat panggung untuk setiap bulan diadakan panggung kreasi anak Bangka Belitung yang penyelenggaraannya bisa melibatkan APSAI.

Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
Lisia ayu
Fotografer: 
Lisia ayu
Editor: 
Kabid PPA
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB