Sekilas mengenai P2TP2A

Sekilas mengenai P2TP2A

P2TP2A provinsi Kepualauan Bangka Belitung baru saja memperoleh sertifikat ISO 9001;2015 dari lembaga independen. Bagi masyarakat mungkin sering kali mendengar istilah P2TP2A, terutama ketika ada pemberitaan mengenai kasus yang mana korbanya adalah perempuan dan anak. P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. P2TP2A bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender. Pengelola P2TP2A merupakan masyarakat, unsur pemerintah, LSM perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia.

Adapun Dasar Pembentukan P2TP2A adalah sebagai berikut :

  1. UUD 1945
  2. UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Jo Rekomendasi Umum PBB No. 19 tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan jo. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

  3. UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  4. UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

  5. UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota,
  7. Permeneg PP No.1 Th 2007 Ttg Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan penanganan KDRT
  8. PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TPPO
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)
  10. Permeneg PP No.2 Th 2008 Ttg Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan
  11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
  12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga 
  13. Masyarakat Di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  14. Permeneg PP No1 Th 2009 Ttg SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban TPPO Kabupaten/Kota
  15. Permen PP No. 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
  16. SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

Jadi setidaknya itu beberapa hal dasar didirikannya P2TP2A dan dasar selanjutnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta peraturan perundangan di daerah.

Apa saya yang ada di P2TP2A? Tentu akan disesuaikan dengan dituasi dan kebutuhan di daerah. Namun setidaknya ada bagian bagian yang menangani setiap permasalahan di P2TP2A. Adapun bagian tersebut adalah :

  1. Advokasi dan pendampingan: untuk membantu korban kekerasan, KDRT, perlindungan perempuan dan anak.
  2. Perkembangan dan jaringan: ini untuk membangun jaringan baik hubungan dengan pemerintah ,swasta, LSM dan lembaga lain yang berkepentingan.
  3. Pemberdayaan dan perlindungan serta pemulihan: bagian ini untuk melakukan upaya upaya pencegahan, sosialisasi  dan upaya penguatan terhadap perempuan dan anak.
  4. Riset, publikasi dan informasi, bagian ini bekerja untuk mengkaji permasalahan di wilayah kerja, melakukan upaya pemberitaan dan promotif serta informatif kepada masyarakat serta  bagian ini juga sebagai dasar perencanaan kegiatan P2TP2A.

Adapun di provinsi Kepualauan Bangka Belitung sudah memiliki P2TP2A di Provinsi dan di setiap kabupaten/Kota. P2TP2A di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup berperan dalam upaya upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, baik dalam hal promotif, preventif, kuratif  dan rehabilitatif serta pemulangan korban bagi yang berasal dari luar daerah/luar provinsi. Seluruh P2TP2A di provinsi Kepulauan Bangka belitung adalah mitra dari institusi memerintah lainya terutama institusi kepolisian, kehakiman/kejaksaan, peradilan, kesehatan, keagamaan, dalam hal pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Sebagian besar pembiayaan yang diperolah dalam operasional P2TP2A masih di dominasi dari APBD, meskipun ada yang mendapatkan dari swadaya masyarakat. Namun dalam bekerja P2TP2A banyak menerima bantuan terutama tenaga sukarela yang mau membantu dalam hal tenaga, pemikiran serta pengetahuan dari masyarakat baik perorangan maupun organisasi/kelompok secara sukarela. (Faiz)

Sumber: 
-
Penulis: 
Faiz Marzuki
Fotografer: 
-
Editor: 
Dolly