RAKORDA SEBAGAI UPAYA SINERGITAS DAN KEMITRAAN PUSAT DAN DAERAH

RAKORDA SEBAGAI UPAYA SINERGITAS DAN KEMITRAAN PUSAT DAN DAERAH

Keluarga Berencana (KB) tidak hanya terfokus pada pengendalian kelahiran, lebih dari itu bagaimana merubah mental. Alasan ini yang menjadikan Program Keluarga Berencana dikaitkan dengan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi. Demikian diungkapkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, Wendi Hartanto,  dalam sambutannya pada Rakorda Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Kamis 9 Maret 2017 di Ballroom Hotel Santika, Bangka Tengah.

Wendi Hartanto menyebutkan, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia sudah muncul 147 Kampung KB. Keberadaan kampung ini tak lain dari akumulasi dari unit keluarga, tempat dimana proses revolusi mental dimulai yang merubah keluarga yang tidak terencana menjadi berencana. Oleh karena itu, menurut Wendi, dana desa perlu dimanfaatkan untuk mendukung Program KKBPK mengingat kampung identik dengan desa.

Rakorda ini juga merupakan bagian dari upaya mencapai sinergisitas dan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah pasca desentralisasi. Lebih lanjut Wendi Hartanto menyebutkan, Rakorda di Bangka Tengah ini merupakan tindak lanjut dari Rakornas KKBPK di Jakarta tanggal 6-8 Februari dan tidak terlepas dari Program Nawacita Kabinet Jokowi-JK. Tujuan dari pengendalian Penduduk dan Program KB adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang tangguh serta mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang pada akhirnya hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata. Untuk memperkuat sinergitas, Ketua Umum Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan (KUKP) mengukuhkan Koalisi Kependudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sendi juga mengingatkan kembali bahwa tanggung jawab mengatasi persoalan penduduk menjadi tanggung jawab pusat dan daerah.

“Program Keluarga Berencana merupakan urusan wajib bersifat kongruen sehingga anggaran pelaksanaannya ditanggung bersama (antara Pusat dan Daerah) berdasarkan prinsip ‘money follow program’ sebagaimana yang ditekankan Presiden Jokowi.” tandas Wendi.

Sementara itu menurut Plt. BKKBN Perwakilan Bangka Belitung Gustu Mansyah menyatakan bahwa “Kegiatan rakorda ini sangat strategis karena 2017 tahun ketiga implementasi dari RPJM 2015-2019. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua jajaran pemda/kota, OPB KB serta mitra kerja sehingga mampu mencapai target dan sasaran RPJM ,".

Ia menjelaskan, sasaran utama yang harus dicapai pada tahun 2017 seperti yang tertera dalam dokumen kontrak kinerja antara Kepala BKKBN RI dengan Kepala BKKBN Babel adalah penurunan angka kelahiran total (TFR) dan juga meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

"Selama satu hari ini kita bahas bersama dan samakan komitmen. Dukungan dan peran serta dari stkeholders dan mitra kerja," pungkasnya.

Gubernur  Provinsi Kepualauan Bangka Belitung yang diwakili oleh staf ahli, Sumini Yuliastuti dalam sambutannya mendukung penuh kegiatan rakorda ini dan berharap dapat menghasilkan evaluasi dan kebijakan bidang kependudukan dan keluarga berencana yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Sementera dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) diwakili oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana Mudiarti, didampingi  2 orang staf.

Ketua Umum KIUKP, Dr.Sonny Harry B Harmadi memaparkan kondisi Pembangunan Kependudukan Indonesia dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan Keluarga Berkualitas.

Dalam kesempatan itu juga ditandatangani nota kerjasama kependudukan dan Keluarga Berencana antara BKKBN dengan OPD KB se provinsi Kepualauan Bangka Belitung. Setelah mendengar pemaparan, dilanjutkan dengan diskusi panel terbagi dalam beberapa kelompok diskusi sebelum akhirnya menyepakati rumusan pengendalaian pertumbuhan penduduk di Bangka Belitung.

Sumber: 
-
Penulis: 
Faiz Marzuki
Editor: 
Yanuarson