Rakor kelitbangan di bappeda babel

Rakor kelitbangan di bappeda babel

Senin 30 Oktober 2017 Dinas P3ACSKB mengirimkan stafnya untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi kelitbangan dalam rangka penguatan penelitian dan pengembangan di daerah. Badan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah melaksanakan Rakor kelitbangan guna mencari inovasi, mengevaluasi dan memberikan saran dalam pengambilan kebijakan penelitian dan pengembanga di daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di aula Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung selama 2 hari dari tanggal 30 sampai 31 Oktober 2017.

Kegiatan rakor  ini mengadirkan narasumber dari pusat yaitu Prof, Erwina Erman dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), M. Ilham A Hamudy dari Kemendagri, Herry Suhermanto dari Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.  Hari kedua ada narasumber dari daerah yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, dari Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam paparannya Prof. Erwiza menjelasakan secara interdisiplin mengenai sejarah pertambangan Timah Bangka Belitung dan pengembangan Riset kedepan. Pada intinya dari perguruan tinggi di UBB sering melakukan riset, dengan dana sampai milyaran namun yang menjadi pertanyaannya adalah pemanfaatanya bagi pembangunan di babel yang belum maksimal. Namun pengakuan di OPD juga menunjukan mereka sering merasa kesulitan saat mencari data atau sumber ketika membuat rencana kerja. Dalam hal ini adalah menentukan masalah apa yang harus diprioritaskan berdasarkan data dan fakta. OPD merasa sulit mendapatkan data dan fakta yang “Evidence” yang terbaru dan terkini berbasis bukti bukan opini apalagi khayalan.  Maka pertemuan ini dirasa penting dan perlu ditindak lanjuti. Tindak lanjut tersebut adalah dalam bentuk kerjasama antara Bappeda, OPD dan Perguruan tinggi. Sebagian peserta juga mengusulkan perlu dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan yang terpisah dari Badan Perencanaan supaya lebih fokus dan makin bisa berkembang.

Dinas pemberdayaan perempuan sebagai salah satu OPD yang berkepentingan dalam hasil hasil penelitian sangat antusias dalam rakor tersebut dan berharap ini tidak hanya berhenti sampai disini namun ditindak lanjuti. Kenyataannya selama ini DP3ACS KB merasa kesulitan dalam mensosialisasikan kepada OPD lain misalnya dalam membuat Perencanaan yang responsif gender (PRG) ataupun pembuatan Anggaran yang Responsif Gender (ARG). Dalam membuat PRG mapun ARG maka sebuah OPD harus memiliki data terpilah berdasarkan jenis kelamin sasaran yang menjadi objek kegiatan. Misalnya dalam komunitas nelayan, maka OPD harus mengetahui berapa jumlah nelayan laki laki dan perempuan yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan ikan hasil tangkapan nelayan. Dari situ OPB bisa membuat perencanaan dan penganggaran responsif Gender, mana mana yang seharusnya diterima dan dibantu baik laki laki maupun perempuan supaya terjadi keadilan gender. Demikiaan juga di OPD lain misalnya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan lain lain  yang juga harus sesponsif gender dan berkeadilan gender. Data selain itu juga dapat membantu dalam membuat kebijakan terutama dalam membuat kajian akademik supaya tidak salah dalam membuat peraturan dan hasilnya bisa bermanfaat dan tepat guna. //Faiz

Sumber: 
-
Penulis: 
Faiz Marzuki
Fotografer: 
Faiz Marzuki
Editor: 
Yanuarson