Berita

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peringat pertama Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) tahun 2015

Kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, menumbuhkan potensi masyarakat terutama perempuan dalam proses pembangunan, serta menghilangkan kesenjangan ekonomi, masih sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia.

Untuk mendukung hal tersebut KPPPA, BPS, dan tim pakar pada awal Desember ini meluncurkan Indeks Ketahanan Keluarga serta Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan anak dan menghindari resiko kekerasan pada anak. Beberapa buku yang telah diluncurkan yaitu, Pembangunan ketahanan keluarga 2016, Indeks komposit kejahteraan anak, Pembangunan manusia berbasis gender 2016, Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi, Profil Perempuan Indonesia 2011 – 2015, dan Profil Anak Indonesia 2015.

Dari buku-buku tersebut, terdapat 2 buku kesetaraan gender yang diluncurkan yaitu Pembangunan manusia berbasis gender 2016 dan Protret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi. Buku Pembangunan manusia berbasis gender 2016 berisi data dan ulasan tentang perkembangan pencapaian dua indeks komposit yaitu indeks pembangunan gender (IPG) yang menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dan indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Buku kedua yang berjudul potret ketimpangan gender dalam ekonomi berisi mengenai gambaran ketimpangan gender dalam ekonomi di Indonesia tahun 2015. Informasi yang disajikan mencakup berbagai aspek, antara lain terhadap sumber daya ekonomi, akses dan kondisi pasar tenaga kerja, keterlibatan perempuan dalam dunia usaha, dan rekonsiliasi antara bekerja dan tanggung jawab keluarga.

Dari peluncuran buku-buku kesetaraan gender ini diharapkan dapat mempermudah KPPPA ataupun stakeholder lain dalam membuat program sehingga dapat memberdayakan perempuan dan mengakhiri kesenjangan ekonomi. Dan juga sebagai evaluasi terkait pencapaian kualitas hidup penduduk, juga kemajuan partisipasi perempuan dalam politik

Sedangkan untuk mengukur kesejahteraan anak digunakan IKKA (indeks Komposit Kesejahteraan Anak). Acuan dalam pengukuran kesejahteraan anak Indonesia yang digunakan dalam penghitungan IKKA 2015 adalah :

  1. Pemenuhan hak anak mempengaruhi kualitas hidup anak yang kemudian menentukan tingkat kesejahteraan anak
  2. Resiko dan kebutuhan anak berubah mengikuti tahapan kehidupan anak mulai dari janin, bayi, balita, anak anak, remaja muda, sampai dengan remaja, dan
  3. Memenuhi kebutuhan dan menjauhi resiko di setiap tahapan kehidupan anak merupakan kunci peningkatan kesejahteraan.

  Secara singkat bahwa IKKA nasional tahun 2015 mencapai 70,37 dari tingkat pencapaian dilihat dari dimensi hak (Kelangsungan Hidup anak, Perlindungan, Tumbuh Kembang, Partisipasi, dan Identitas). Perhitungan IKKA dibagi 4 kategori yaitu kategori Sangat Tinggi (IKKA >/= 90,00), Tinggi (IKKA 80,00- 90,00), Menengah (IKKA 66,67< IKKA< 80,00), Rendah (50,00<IKKA<66,67) dan Sangat Rendah (IKKA <50,00). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil menempati Indeks kesejahteraan anak IKKA 2015 dengan ketegori Tinggi. Secara nasional hany ada 2 provinsi yang memiliki kategori tinggi yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DIY. Sedangkan untuk kategori menengah ada 21 provinsi termasuk didalamnya provinsi besar seperti DKI, dan seluruh provinsi di Pulau Jawa serta sebagian Sumatera termasuk Sumsel. Sedangkan untuk kategori rendah ada 11 provinsi yang didominasi oleh provinsi yang terletak di Indonesia timur kecuali Sumatera Utara. Secara umum status pencapaian IKKA nasional pada tahun 2015 adalah pada tingkatan menengah.   

Status pencapaian pemenuhan hak anak juga dapat dilihat dari hasil perhitungan IKKA dari sisi pemenuhan setiap dimensi hak anak Indonesia. Dimensi tersebut adalah kelangsungan hidup , perlindungan, Tumbuh kembang, Partisipasi dan identitas. Untuk partisipasi anak Babel memang termasuk tinggi, mereka berani membuat usulan-usulan baik kepada eksekutif (kepala daerah) maupun legislatif melalui forum anak maupun kongres anak. Respon dari para stakeholders pun positif sehingga anak di babel sudah terlibat dalam pembangunan dari mulai perencanaan sampai evaluasi sesuai dengan kapasitas mereka sebagai anak. Dalam hal identias anak, juga semua anak telah memiliki akte kelahiran dan bebas biaya. Bahkan saat ini pengurusan akte kelahiran sudah lebih mudah dan cepat. Bahkan anak yang terlahir di puskesmas dapat pulang langsung sudah membawa akte kelahiran. (Faiz)

Sumber: 
-
Penulis: 
Fa
Fotografer: 
-
Editor: 
Dolly