Artikel

Penyintas Enggan Melapor, Ini Penyebabnya

Saat ini, Indonesia sedang dilanda darurat pelecehan seksual, secara fisik maupun verbal. Berbagai media, entah itu dari media televisi, cetak, daring, atau radio, menyiarkan tentang kasus pelecehan. Tiga nama yang meregang nyawa di tangan pelaku, seperti YY di Bengkulu, NS di Sekadau Hilir, dan EP di Tangerang, hanya segelintir kasus yang berhasil terkuak dan terdengar di telinga masyarakat. Dan akhirnya ramai mewarnai halaman koran.

Artinya, sebenarnya di luar sana, banyak kasus yang tak terendus publik. Banyak perempuan yang jadi korban dan hanya memilih berdiam menanggung malu.

Banyaknya penyintas pelecehan enggan melapor karena berbagai alasan. Mengapa?

  • Banyak penyintas selalu disalahkan.

Penyintas enggan melapor kepada aparat atau lembaga hukum lantaran takut disalahkan orang-orang sekelilingnya. Kenyataannya, budaya masyarakat di negeri ini, masih kerap menyalahkan penyintas daripada mendukungnya menguak kasus perenggutan hak paling hakiki yang dimiliki seorang perempuan. Apa sih maksudnya disalahkan? Kita pasti sering dengar orang bilang,

“Pantas saja diperkosa, pakaiannya saja seperti itu.”

Sebuah survei dalam jaringan (daring) yang dilakukan Lentera Sineas Indonesia menemukan, 93 persen penyintas pelecehan memutuskan untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya. Survei melibatkan 25 ribu netizen yang terdiri atas 12.812 perempuan, 12.389 laki-laki, dan 12 transgender. Data lain diperoleh, sebanyak 6 persen responden (atau 1.636 orang) pernah dipaksa, diintimidasi, dan diancam agar mau melakukan aktivitas seksual.

"Sebanyak 72 persen dari penyintas tersebut memutuskan merahasiakan kasus pelecehan yang dialami, dan 93 persen tidak melapor kepada yang berwajib”

Mirisnya, dari 6 persen yang melaporkan, hanya satu persen yang diusut kasusnya secara tuntas. Sementara, sisanya terhenti, pelaku bebas, atau berujung damai. Hal tersebut menjadi salah satu dari 7 alasan mengapa penyintas tidak melaporkan kasus yang dialami kepada polisi. Alasan terbanyak adalah takut disalahkan atau berbalik disudutkan.

  • Lingkungan masyarakat pun secara tidak langsung membuat banyak penyintas pelecehan berpikir: Daripada dilaporkan tapi jadi aib, mending bungkam menanggung malu.

Faktanya, setelah dilecehkan, penyintas takut dikucilkan oleh masyarakat dan dilabeli dengan stigma negatif. Karena itu, penyintas lebih memilih diam daripada menanggung malu dan menyimpan beban psikis seumur hidup. Pikiran ini seharusnya dilenyapkan. Sebab, bila penyintas bungkam, pelaku akan dengan leluasa melancarkan aksinya mencari kesempatan pada perempuan-perempuan lainnya.

  • Perspektif aparat penegak hukum masih bias gender. Aduan penyintas sering dianggap sebelah mata.

Kerap kali aduan dari penyintas pelecehan ditanggapi santai oleh aparat. Penyebabnya adalah persoalan gender. Pikiran seperti ini yang seharusnya dibuang jauh-jauh dari kepala para penegak hukum. Sebab, perempuan ataupun laki-laki punya hak yang sama untuk memperjuangkan keadilannya di mata hokum.

  • Penyintas justru kerap dikorbankan kembali oleh penegak hukum.

Ya, inilah fakta yang sedang terjadi di Negara kita. Korban pelecehan kembali dikorbankan oleh penegak hukum. Hal ini sudah bukan rahasia lagi. Menilik dari kasus Baiq Nuril yang mendapat hukuman putusan pemidanaan menuai reaksi negatif dari banyak kalangan. Baiq Nuril, perempuan pegawai honorer di sebuah sekolah menengah atas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, adalah korban pelecehan seksual oleh atasannya, seorang kepala sekolah. Logika hukum dan keadilan seakan runtuh ketika mendapati seorang korban berubah menjadi pelaku kejahatan.

Nuril didakwa menyebarluaskan konten bermuatan kesusilaan, yang berisi percakapan cabul atasannya. Pada putusan tingkat pertama (pengadilan negeri), yang memeriksa fakta dan alat bukti secara langsung, hakim memutuskan Nuril terbukti bersalah melakukan delik yang dituduhkan. Putusan itu berbalik di tingkat kasasi di Mahkamah Agung: Nuril diputus bersalah.

Hingga hari ini, putusan kasasi belum diunggah di laman resmi Mahkamah sehingga belum terlacak apa alasan hakim membalikkan putusan pengadilan tingkat pertama itu. Namun, apabila melihat karakter kasasi, yang berfungsi memutus penerapan hukum (judex juris), dapat diduga kuat MA melakukan penafsiran terhadap unsur “penyebarluasan” dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal itu memuat unsur delik dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pemenuhan unsur pasal itu semata didasarkan pada perbuatan Nuril, yang menyerahkan rekaman percakapan dengan pelaku kepada orang lain. Dengan jalan pikiran ini, ia kemudian dipersalahkan atas “penyebarluasan” konten yang bermuatan kesusilaan.

Pemeriksaan yang terkesan “hitam-putih” terhadap pemenuhan pasal itu akan menyingkirkan konteks materiilnya. Fakta bahwa Nuril adalah korban pelecehan seksual yang mendapat tekanan dari pelaku tidak bisa dikesampingkan. Fakta bahwa terdapat relasi kuasa yang tegas (pelaku adalah kepala sekolah dan korban adalah pegawai honorer) juga semakin menguatkan bahwa jika Nuril menyerahkan sejumlah informasi kepada orang lain, itu karena didasari tekanan psikologis.

Konteks dan fakta tersebut berhasil ditangkap Pengadilan Negeri Mataram. Karena itu, putusan MA yang membalikkan keadaan itu menjadi polemik.

Pertama, sistem pemeriksaan yang berjenjang dan terbagi antara pemeriksaan terhadap fakta (judex facti) dan pemeriksaan terhadap penerapan hukum (judex juris) punya konsekuensi pada konsistensi. Putusan berbeda dari pengadilan yang lebih tinggi dimungkinkan sepanjang memuat argumentasi yang kuat dan beralasan. Dalam kasus Nuril, putusan MA tidak mendapat landasan argumentasi yang kuat. Penafsiran terhadap unsur “penyebarluasan”, yang dimaknai secara sempit dan lepas dari konteks, menjadikan putusan MA itu dipertanyakan.

Kedua, MA terikat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Peraturan itu adalah “paksaan” bagi hakim agar melihat konteks yang lebih luas dalam kasus-kasus berdimensi perempuan, seperti ketimpangan gender dan relasi kuasa. Dalam kasus Nuril, peraturan ini seakan-akan diabaikan.

Selain itu, terdapat permasalahan lain berupa norma dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal itu tampaknya ditujukan kepada kesengajaan penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan. Namun perumusan yang longgar berdampak pada pemaknaan yang luas, bahwa seakan-akan perbuatan tanpa kesengajaan juga dapat dijerat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya melakukan evaluasi mendalam terhadap semua norma dalam Undang-Undang ITE yang bermasalah dan kerap ditafsirkan tidak tepat. Jalan keluar yang tersedia kini melalui dua jalur, yaitu Nuril mengajukan peninjauan kembali atau Presiden memberikan amnesti. Namun amnesti biasanya diberikan dalam perkara politik. Sedangkan jalur peninjauan kembali diduga berisiko karena terdapat “benturan kepentingan” di antara sesama hakim agung yang melakukan pemeriksaan. Meskipun, dalam beberapa kasus, jalur peninjauan kembali sengaja dibuka sebagai solusi. Namun poin pentingnya jelas. Semua upaya untuk mencegah Nuril dan korban-korban lain terjerat pemidanaan yang dipaksakan harus dilakukan. Sikap Presiden dan Ketua Mahkamah Agung penting untuk diuji. Nuril adalah penyintas, dan seorang penyintas tidak seharusnya disalahkan.

Lembaga hukum, yang seharusnya memberi perlindungan kepada korban, justru malah menjadi momok yang menakutkan. Bagaimanapun, lembaga hukum harus menjalankan tugas sekaligus memperjuangkan misi kemanusiaannya. Tak malah jadi hal yang menakutkan.

Jadi menurut anda, apakah negara ini sudah cukup adil dengan para penyintas pelecehan?

Penulis: 
Aisyah Putri
Sumber: 
DP3ACSKB
Tags: 
Penyintas | Pelecehan | Hukum Indonesia