Berita

Pelatihan Pendampingan Penyusunan GAP dan GBS, Pengintegrasian PUG jadi Strategi Penting

PANGKALPINANG - DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan Zoom Meeting Pelatihan Pendampingan Penyusunan GAP dan GBS. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari terhitung tanggal 21 sampai dengan 22 September 2020. 

Saat kegiatan, Asdep KG Bidang Ekonomi Kementerian PPPA RI, M. Ihsan menjelaskan pentingnya pengintegrasian PUG sebagai sebuah strategi dalam program kegiatan.

Hal senada disampaikan Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dra. Susanti, M.AP. Menurutnya pelaksanaan PUG/PPRG di Kepulauan Bangka Belitung terus menunjukkan penguatan.

Penguatan tersebut baik secara komitmen kebijakan maupun anggaran pendanaan yang tercermin dalam penguatan tujuh prasyarat kelembagaan PUG.

"Tahun 2018 kita telah berhasil meraih penghargaan APE Tingkat Madya sebagai indikator keberhasilan provinsi yang rutin dievaluasi setiap dua tahun sejak tahun 2012," jelasnya.

Keberhasilan itu menjadi bukti pemerintah konsen terhadap pembangunan bidang PPPA/PUG. Peran Drivers sangat menentukan pelaksanaan PUG di provinsi/ kabupaten/kota.

"Pelatihan ini sangat penting untuk disimak dan diikuti, terutama bagi para perencana sehingga mampu menyusun program/kegiatan yang terukur dan tepat sasaran," sarannya.

Perangkat daerah disarankan untuk segera bergerak dan melakukan aksi nyata, bersinergi dan bekerja sesuai dengan arahan Gubernur yang sangat peduli dengan permasalahan dan implementasi PUG ini.

"Tujuan akhirnya tercapai pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," jelasnya.

Sementara Julius Hendra Pakar Gender (Pattiro) menyampaikan materi pendampingan terkait teknis penyusunan GAP dan GBS. Untuk itu perlu pemahaman yang merata dan benar terhadap pentingnya pengintegrasian PUG/PPRG dalam dokumen anggaran.

Metoda GAP dan GBS masih dianggap yang paling relevan untuk digunakan dan dilampirkan. Setiap dokumen program kegiatan yang tahapan penyusunannya bersamaan sejak kegiatan direncanakan. 

Langkah-langkah penyusunan GAP dan GBS harus dibuat dan disusun sesuai dengan format yang benar dan baku. Sehingga membantu terlaksananya efesiensi anggaran program.

"Ketersedian GAP dan GBS sudah menjadi keharusan demi mengukur kualitas perencanaan yang dibuat  dan harus ada upaya konkrit ke arah itu, apalagi ini sudah menjadi komitmen dan kebijakan pusat dan daerah," ungkapnya.

Peserta diberi kesempatan melakukan pengisian kuis tentang penyusunan GAB dan GBS. Ini sebagai apresiasi dari penyelenggara, Helsyanita Kabid KG dalam KUKM Ekonomi Kreatif atas partisipasi peserta yang banyak melebihi dari target yang ditentukan yakni 30 peserta. Sebab yang hadir mencapai 83 peserta.

Pertemuan ini memberi sesi pelatihan bagi peserta untuk mempresentasikan GAP/GBS yang telah dikerjakan. Dokumen tersebut sebagai contoh untuk dikoreksi bersama mentor/ pakar. 

Diakhir acara ada kesepakatan RTL yang dibuat yaitu, perangkat daerah harus menyampaikan program kegiatan tahun 2021 dengan melampirkan dokumen GAP/GBS. Verifikasi dan perbaikan GAP/GBS oleh tim Pokja. RTL akan diperkuat dengan surat pimpinan/sekda.

Sumber: 
DP3ACSKB Babel
Penulis: 
DP3ACSKB Babel
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB