ArtikelPer Kategori

PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI BABEL

Perubahan status Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak (BPPKBPA) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) membawa konsekswensi tersendiri karena perbedaan fungsi dinas dan badan. Perbedaanya kurang lebih adalah dinas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggung jawab Kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi; perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Sedangkan Badan termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan berubahnya BPPKBPA menjadi DP3ACSKB maka secara fungsi dapat melaksanakan pelayanan umum secara langsung, dan koordinasi dengan dinas dinas di kabupaten/Kota dapat lebih leluasa dan ini sesuatu yang sulit dilakukan saat menjadi Badan.

Dari segi nama yang panjang memang terkesan gemuk dan membidangi banyak bidang, namun disisi lain apapun namanya maka harus dapat berjalan dengan ekfektif dan efisien. Di DP3ACSKB ada bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang selama ini menjadi institusi yang turut bertanggung jawab terhadap maraknya kejadian kekerasan, baik fisik, psikis, sosial maupun mental yang korbannya adalah kebanyakan perempuan dan anak. Di bawah koordinasi DP3ACSKB juga ada P2TP2A lembaga independen yang anggotanya adalah para pemerhati perempuan dan anak dan juga dari berbagai unsur terkait baik pemerintah maupun swasta. Upaya untuk memaksimalkan kinerja pelayanan masih dilakukan terus menerus, kerjasama dengan berbagai pihak (MoU) telah banyak dilakukan baik dengan istitusi di dalam provinsi maupun dengan [provinsi lain. Bahkan P2TP2A di akhir tahun 2016 telah memperoleh sertifikat ISO 9001;2015.

Namun esensi dari sebuah pelayanan kepada masyarakat bukanlah hanya masalah banyaknya dokumen kerja sama, sertifikat, penghargaan dan lain lain. Tapi bagaimana pelayanan yang dilakukan menyentuh secara langsung ke masyarakat, ada bukti nyata kinerjanya dan dapat diukur yang intinya kehadirandari sebuah SKPD dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana salah satu “nawacita” bahwa negara harus hadir ditengah tengah permasalahan yang dihadapi rakyatnya. Kalau hal tersebut ditanyakan apakah sudah dilakukan tentu jawabanya sudah dilakukan, namun apakah efektif, efisien dan tepat sasaran jawabanya tentu saja belum. Belum disini bukan mengecilkan kinerja selama ini, namun bahwa pelayanan harus selalu ditingkatkan dan diperbaiki secara terus menerus. Kenyataan dilapangan juga sejalan karena masih banyaknya kejadian KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) perceraian, pencabulan, kenakalan remaja dan lain lain masih saja beritanya menghiasi pemberitaan di media cetak dan elektronik lokal maupun di media sosial. Pertanyaanya kemudian adalah, seperti apa seharusnya dalam menangani permasalahan perempuan dan anak agar lebih baik di tengah gempuran teknologi dan informasi yang bukan hanya membawa dampak kebaikan namun juga dampak negatif bagi kehidupan sosial dan masyarakat kita. Padahal kita sudah berusaha menangani setiap permasalahan yang ada, menolong korbannya, menangkap pelakunya, menghukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Bahkan kita seringkali memulangkan kedaerah asal jika korbannya adalah dari luar daerah yang memakan anggaran APBD yang tidak sedikit. Namun permasalahan dan kasus terus saja berulang bahkan semakin hari semakin banyak jumlahnya dan modusnya terutama untuk kasus trafficking (perdagangan orang) semakin canggih dan sulit dibedakan mana pekerja beneran dan mana yang dipekerjakan dengan terpaksa. Perubahan status badan menjadi dinas yang kemudian diikuti oleh perubahan personel dan pimpinan membawa angin segar dalam paradigma pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Pemikiran serta ide terobosan baru dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak perlu dilakukan dengan pendekatan pencegahan (preventif). Pendekatan masyarakat yang lebih menekankan upaya pencegahan dan keningkatan (preventif dan promotif) dibanding dengan upaya pengobatan (kuratif)  menjadikan Dinas P3ACSKB lebih mengarah ke upaya pencegahan sebagaimana yang dibahas dalam rakor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi yang telah dilaksanakan awal tahun ini. Rakor yang dihadiri oleh seluruh kepala dinas se-Kabupaten/Kota itu memunculkan semangat paradigma baru dalam pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rakor yang berlangsung di aula kantor gubernur itu disamping melakukan evaluasi dan perumusan masalah perlindungan perempuan dan anak juga disepakati langkah langkah yang strategis dan lebih diharapkan lebih terkoordinir dan sinergis antara kabupatn/kota dan provinsi.

Memang kita selama ini melakukan terus upaya penanganan dalam menghadapi kasus perkasus dari segi jumlah serasa jalan ditempat dan kejadianya tidak pernah berkurang. Selesai menangani kasus satu akan datang kasus lainya dengan variasi dan tingkat modus yang semakin canggih. Ungkapan “pencegahan lebih baik dari pengobatan” agaknya akan benar benar diterapkan didalam penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepan. Upaya promotif dalam hal memberikan pendidikan, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam upaya melindungi perempuan kepada segenap lapisan masyarakat serta penyuluhan kepada kelompok rentan seperti remaja, ibu rumah tangga, keluarga kurang mampu dan berpendidikan rendah menjadi sasaran utama.   Pembentukan jejaring dan sistem informasi, serta sistem kewaspadaan dini upaya pencegahan  dari tingkat provinsi sampai ketingkat terbawah (desa dan RT) juga akan dilakukan sehingga seandainya ada gejala seperti  ketidakadilan gender, dapat segera dicegah dan ditangani dengan baik. Pendekatan paradigma pencegahan ini bukan berarti melupakan upaya penanganan, karena upaya penanganan, pengobatan, pemulihan dan pemulangan korban tetap akan dilakukan namun bersamaan dengan upaya itu maka akan ada upaya upaya pencegahan supaya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan perempuan, pencabulan, diskriminasi dan lain lain akan dilakukan upaya pencegahan sedini mungkin dan tdapat lebih ditekan angka kejadianya. Mudah mudahan niat dan semangat dan perubahan mainset ini dapat ditularkan dan dijabarkan keseluruh personel SKPD terkait di Kabupaten/Kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penulis: 
Faiz Marzuki
Sumber: 
-