Berita

Optimalisasi Layanan Pemanfaatan JDIH Secara Online

PANGKALPINANG - Kementerian PPPA RI terus berupaya mengoptimalisasikan layanan pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Hal ini bertujuan agar terintegrasi produk hukum terkait perlindungan anak. Selain itu bisa mempercepat dan mempermudah mengakses produk hukum tersebut.

Diharapkan regulasi hukum dapat meningkatkan pelayanan, karena siapapun bisa mengakses produk hukum di Kementerian PPPA RI. Selain itu regulasi hukum dapat memenuhi kebutuhan publik dan dapat membuat pelayanan menjadi lebih baik.

Agung Budi Santoso AP, MH Kabag Hukum Kementerian PPPA RI menjelaskan, pelayanan secara online dengan melakukan pengembangan website JDIH KemenPPPA. Proleg KemenPPPA merupakan dan satu bentuk sistem pengendalian informasi dengan pelayanan website JDIH online 24 jam.

"Pada website tersebut juga ada fitur live chat untuk melakukan konsultasi hukum," katanya saat Sosialisasi JDIH via Aplikasi Zoom Meeting, Senin (10/8/2020).

Kegiatan ini diikuti seluruh kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Tugas Pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak, termasuk DP3ACSKB Babel.

Lebih jauh ia menjelaskan, per 7 Agustus 2020 sudah ada 1,4 juta pengunjung website JDIH dengan rata-rata pengunjung setiap hari hampir 600 orang. Sudah terjadi peningkatan pelayanan pemanfaatan website. Sejumlah peraturan bisa didownload langsung dari website.

Selain palayanan online melalui website, jelasnya, pelayanan juga dilakukan secara langsung dengan menyediakan ruang JDIH. Harapannya terjadi penguatan kapasitas SDM pengelola JDIH di Kementerian PPPA.

"Meningkatnya jumlah pengunjung website JDIH dapat membuat produk hukum dapat menjadi pertimbangan. Ke depan sedang mempersiapkan Apps JDIH KemenPPPA," jelasnya.

Sementara Drs. Yasmon, M.L.S. Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional menjelaskan, pembinaan hukum dilakukan dengan membentuk pusat analisa dan evaluasi hukum, pusat perencanaan hukum, pusat penyuluhan dan bantuan hukum serta pusat dokumentasi Jaringan informasi hukum nasional.

Masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan bantuan hukum. Ia menambahkan, penataan regulasi sebagai satu prioritas perintah, karena penting adanya JDIH. Presiden melakukan reformasi hukum dengan melakukan penguatan regulasi pembentukan perundangan-undangan.

Selanjutnya, mengevaluasi seluruh peraturan, membuat data base peraturan perundangan-undangan yang terintegrasi. Untuk itu, diamanatkan untuk membuat basis data, regulasi yang tidak konsisten diselaraskan, regulasi tidak boleh menghambat inovasi.

Pembangunan SDM menjadi prioritas utama. Ia menjelaskan, Presiden RI juga mengamanatkan pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan. Kemudian penyederhanaan birokrasi besar-besaran serta melakukan transformasi ekonomi.

"Melakukan pembangun jaringan dokumentasi dan informasi hukum, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum, pengelolaan dokumentasi yang dulu memggunakan kertas beralih tanpa kertas atau menggunakan sistem online," tegasnya.

Menutup kegiatan Sesmen PPPA Dr. Pribudiarta Nur Sitepu MM mengharapkan, dengan adanya JDIH bisa menjadi sarana menyampaikan kebijakan PPPA, terutama untuk mensukseskan lima prioritas urusan PPPA. 

Melalui sosialisasi ini, jelasnya, SDM KemenPPPA maupun komponen pusat maupun daerah agar paham tentang peran JDIH yang presentif terkait dengan pembangunan bidang PPPA.

"Semoga bisa dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan kebijakan. Diharapkan urusan PPPA dapat dipastikan memberikan dampak positif bagi pusat dan daerah," harapnya.

Sumber: 
DP3ACSKB Babel
Penulis: 
DP3ACSKB Babel
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB