Berita

Komite III DPD RI Peduli Terhadap Perlindungan Anak, Senator Butuh Data dan Informasi

PANGKALPINANG - Anak menjadi potensi dan sumber daya masa depan. Keberadaan anak sangat penting diperhatikan. Hak-hak dan kebutuhan anak harus terpenuhi. Kehidupan anak harus terlindungi dari ancaman dan tindak kekerasan, baik secara fisik maupun psikis di rumah, di sekolah maupun di ruang publik.

Demikian dikatakan Yulizar Adnan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, saat menyampaikan sambutan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, saat Kunjungan Kerja Komite III DPD RI, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Kamis (10/12/2020).

Kegiatan kali ini bertujuan untuk mengoptimalisasi perlindungan anak di masa pandemi covid-19 yang diwujudkan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Sudah menjadi tanggungjawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman agar anak bebas berkreasi, berekspresi dan berkarya dalam batasan kepantasan norma budaya. Pemerintah provinsi berkomitmen dan telah mengeluarkan Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Kita harus menjaga generasi penerus bangsa ini agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebab anak-anak ini pada waktunya nanti yang akan menggantikan posisi kita. Maka perhatian terhadap mereka harus maksimal," tegasnya.

Pendidikan anak harus baik dan berkualitas, gizi harus cukup, begitu juga dengan kesehatan. Tak kalah penting, anak perlu paham budaya dan agama secara benar. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak luar biasa, sektor ekonomi dan kesehatan paling dikhawatirkan. Selain itu pendidikan bagi anak.

"Kondisi ini akan menjadi perubahan signifikan terhadap tatanan sosial kita. Mereka menjadi komunitas yang rentan, untuk itu kita perlu bersinergi melindungi anak-anak. Maksimalkan kemampuan utuk memberikan yang terbaik," sarannya.

Hal senada disampaikan Ust. H. Zuhri M Syazali LC, MA Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, hasil kunjungan ke desa di Bangka Belitung, banyak aspirasi disampaikan masyarakat. Namun dari sejumlah aspirasi tersebut, solusinya ada di pemerintah daerah.

"Sementara saya perwakilan di pusat. Makanya, saya ingin mendengar kompilasi aspirasi masyarakat yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," jelasnya.

Aspirasi yang didapatkan akan menjadi bahan untuk dibahas di Komite III DPD RI. Ustadz Zuhri menjelaskan, hingga saat ini pandemi covid-19 masih ada, dan juga terjadi di Bangka Belitung. Bagaimana anak-anak yang terpapar dan terdampak covid-19.

Perlu ada upaya untuk melindungi anak-anak agar tidak terpapar pandemi covid-19. Untuk itu, sinergitas komitmen penting untuk menuju dan mewujudkan daerah layak anak. Semua ini tentunya membutuhkan dukungan semua pihak di daerah.

"Kami sebagai perwakilan daerah di pusat ingin mendorong pencapaian daerah layak anak. Perintah dan pihak swasta harus mendukung upaya ini. Kabupaten Bangka Tengah cukup aktif dan telah mendapatkan predikat kabupaten layak anak," jelasnya.

Disarankan agar kegiatan yang diusulkan pemerintah daerah bisa disampaikan ke DPD RI. Sehingga dengan usulan dan masukan tersebut, bisa diperjuangkan di tingkat pusat. Sebab DPD tidak akan mampu berbuat banyak tanpa adanya bantuan dari daerah. 

"Komunitas harus dibangun secara maksimal. Tugas dari legislatif yaitu mendengar dan menyampaikan, sementara eksekutif mendengarkan dan melaksanakan. Ini harus dipahami dengan benar agar ada sinergi," ungkapnya.

Sementara Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dra. Susanti, M.AP menjelaskan, komitmen kepada daerah sangat diperlukan untuk menjadikan daerah menjadi layak anak. Jumlah anak ada sekitar 1/3 dari jumlah penduduk Bangka Belitung terdata sebanyak 1.406.583 jiwa.

Perlu melakukan pencegahan terjadinya kasus yang kurang baik bagi anak. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual paling banyak terjadi menimpa anak. Kondisi ini membuat prihatin, dan hendaknya menjadi perhatian bersama. Kasus LGBT juga sudah terjadi di Bangka Belitung.

Solusi yang dilakukan selain provila yaitu sinergitas kampung keluarga Cikar. Kampung Keluarga Cikar menjadi salah satu solusi membangun anak cerdas, inovatif, kreatif, aktif dan responsif. Ada empat kompenen besar harus dilakukan seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

"PATBM di Kabupaten Bangka Tengah sudah lebih dahulu digarap, namun di daerah kabupaten lain di Bangka Belitung juga sudah ikut membentuk PATBM ini. Kita berharap seluruh desa aktif melakukan perlindungan anak," jelasnya.

Tentunya membutuhkan dana untuk menjalankan sejumlah program tersebut. Diharapkan ada dukungan anggaran dari APBN (DAK) untuk pelaksanaan fungsi provinsi melakukan pembinaan kabupaten/kota dan penanganan korban tindak kekerasan perempuan dan anak.

"Kita berharap ada stimulan anggaran untuk daerah berprestasi," jelasnya.

Sumber: 
DP3ACSKB Babel
Penulis: 
DP3ACSKB Babel
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB