Berita

KEJAR PERCEPATAN KLA, SUSANTI JADI NARASUMBER RAKOR DI BELTIM

MANGGAR--Guna mendukung percepatan KLA,  Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diminta menjadi narasumber saat melakukan rapat dengan Wakil Bupati Belitung Timur Burhanuddin beserta jajarannya Jumat (22/3/2019) di Belitung Timur. 

Setelah mendengar paparan Kepala DP3ACSKB,  Burhanudin segera akan mengajak seluruh OPD untuk bersinergis dalam upaya memenuhi berkas dan data yang diperlukan dalam penginputan penilaian KLA tahun 2019 yang sedang berjalan saat ini dan berakhir pada 5 April 2019 nanti.

"Saya berharap agar semua pihak bisa bersama-sama bertindak, bersinergi, berkoordinasi mewujudkan Kabupaten layak Anak dan mengsinkronkan dengan agenda kerja mulai dari perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan sehingga tak ada lagi kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada anggaran"jelasnya. 

Burhanuddin juga menyebutkan penguatan itu semua awalnya dari dalam keluarga, saat ini tingginya angka perceraian juga menyebabkan banyak faktor seperti anak terbengkalai sehingga psikisnya terganggu,  faktor ekonomi sehingga meningkatkan kemiskinan dan di Belitung pada 2018 angka kemiskinan sebesar 7, 06%" tambahnya. 

Burhanudin ingin KLA tidak hanya retorika saja namun harus diwujudkan dengan bersinergi baik itu dengan OPD lainnya,  pihak swasta,  alim ulama dan masyarakat untuk terlibat semua mewujudkan KLA ini,  saat ini di desa Lalang sudah ada program 'ngejage anak sekampong'.  

Susanti mengapresiasi gerakan 'sekampong jage anak' ini,  karena menurutnya ini satu-satunya inisiatif yang ada di Bangka Belitung dan bahkan gerakan ini sudah diekspose ke pusat dan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi lebih lanjut dengan Kadesnya dan Dinas Pemberdayaan Desa sehingga dana desa bisa dimanfaatkan dengan baik seperti untuk membentuk forum anak di desa,  membuat taman bermain anak. 

"KLA merupakan suatu sistem,  dalam suatu sistem itu semua pihak harus terlibat, sistem pembangunan yang menjadi pemenuhan hak anak. Hak anak itu ada hak hidup,  hak tumbuh kembangnya, hak pendidikannya,  hak untuk dilindungi,  hak perlindungan khusus apabila sudah terjadi kasus kekerasan pada anak" jelasnya

Semua harus ada perencanaannya dan bisa disampaikan dalam IKU dan RPJMD. Dalam sistem ini pemerintah,  dunia usaha,  masyarakat dan media massa merupakan empat unsur yang harus terlibat dalam pemenuhan hak anak ini. 

KLA terwujud apabila kecamatannya menjadi kecamatan layak anak,  kecamatan layak anak terwujud apabila desa/kelurahannya menjadi desa/kelurahan yang layak anak. 

"Ada 24 indikator yang menjadi berhubungan dengan pemenuhan KLA, mulai dari klaster satu yang urusannya ada pada anak itu sendiri berupa akta kelahiran anak,  kartu identitas anak untuk melindungi anak dari kejahatan salah satunya dari prostitusi anak,  kemudian kesehatan anak,  pendidikan dan kluster perlindungan khusus serta partisipasi anak ada di forum anak,  dan harus bisa dilibatkan di rapat seperti musrenbang" imbaunya. 

Pemenuhan hak anak sesuai lokusnya yaitu 8 jam anak berada di sekolah,  upayakan bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang ramah anak tidak ada bullying,  sekolah aman,  jajanan anak aman. 8 jam anak di rumah dan 8 jam anak pada waktu lainnya seperti ruang publik yang ramah anak,  fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan yang layak anak. 

 

 

Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
Lisia ayu
Fotografer: 
Aldino
Editor: 
Bidang PPPA
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB