Pasal 346

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
   1. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan program pembangunan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
   2. pelaksanaan penyiapan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
   3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
   4. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
   5. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
   6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
   7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
   8. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
   9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum meliputi:

1. menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan program pembangunan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
2. merencanakan penyiapan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
3. merencanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
4. merencanakan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
5. merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
6. merencanakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
8. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.