Pasal 347

1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.
2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan program pembangunan pelembagaan pengerusutamaan gender;
2. pelaksanaan penyiapan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelembagaan pengerusutamaan gender;
3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan pelembagaan pengerusutamaan gender;
4. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan pelembagaan pengarusutamaan gender yang meliputi jaringan organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan swasta, organisasi sosial politik dan media massa;
5. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pelaksanaan pelembagaan pengerusutamaan gender;
6. pelaksanaan penyiapan standarisasi, penguatan dan pengembangan pelembagaan pengarusutamaan gender yang meliputi jaringan organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan swasta, organisasi sosial politik dan media massa;
7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan pelembagaan pengerusutamaan gender;
8. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang teknis pelaksanaan pelembagaan pengerusutamaan gender;
9. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1. Uraian tugas Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender meliputi:

1. menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan program pembangunan pelaksanaan pelembagaan pengerusutamaan gender;
2. merencanakan penyiapan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelembagaan pengerusutamaan gender;
3. merencanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan pelembagaan pengerusutamaan gender;
4. merencanakan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan pelembagaan pengerusutamaan gender;
5. merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pelaksanaan pelembagaan pengerusutamaan gender;
6. merencanakan pelaksanaan penyiapan standarisasi, penguatan dan pengembangan pelembagaan pengarusutamaan gender yang meliputi jaringan organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan swasta, organisasi sosial politik dan media massa;
7. merencanakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan pelembagaan pengerusutamaan gender;
8. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang teknis pelaksanaan pelembagaan pengerusutamaan gender;
9. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.