Berita

Jelaskan Input Data APE, Kementerian PPPA RI Minta Daerah Proaktif

PANGKALPINANG -- Krisdianto, S.E., MAB Kepala Bidang Kesetaraan Gender dalam Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kementerian PPPA RI mensimulasikan cara memasukan data terkait Anugerah Prahita Ekapraya (APE). Kegiatan ini secara langsung disampaikan via video teleconference, Selasa (7/4/2020).

Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dra. Susanti, M.AP beserta sejumlah pejabat terkait di lingkungan DP3ACSKB mengikuti kegiatan tersebut di kantor maupun di rumah bagi yang sedang kerja dari rumah alias work from home (WFH).

Sebanyak 40 indikator A dijelaskan Krisdianto. Menurutnya, Bappeda di beberapa daerah yang sudah responsif gender, biasanya punya anggaran tertentu untuk peningkatan kapasitas PUG atau kelembagaan.

Tak hanya itu, anggaran PUG juga dapat difasilitasi oleh Inspektorat. Krisdianto mengatakan, realisasinya bisa dengan melaksanakan program kesenjangan responsif gender. Namun biasanya Inspektorat memasukan anggaran terkait kelembagaan.

"Selain empat driver PUG, mungkin masih ada dinas lain sudah menanamkan prinsip responsif gender. Data tersebut juga diisi dan dilampirkan jumlah anggarannya," kata Krisdianto.

Selain itu ada indikator keterlibatan lembaga masyarakat, perguruan tinggi hingga pelaku usaha dalam program ini. Krisdianto menambahkan, Kementerian PPPA ingin mengetahui jumlahnya. Kemudian, daerah bisa menambahkan kolom isian nama sejumlah lembaga tersebut.

"Setelah daerah mengisi data sejumlah indikator tersebut, jangan lupa untuk mengklik simpan pada setiap lembar. Sebab kalau tidak disimpan data akan hilang. 

Sementara Siti Mardiah, S.Pt. M.Si. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dalam Industri dan Perdagangan Kementerian PPPA menjelaskan mengenai 26 isian indikator B. Ia menjelaskan, untuk program dan kegiatan dimasukan ke dalam kolom pelaksana PUG.

"Hal ini terkait mengenai keberadaan perangkat daerah yang menyusun program berpedoman pada responsif gender," jelasnya.

Mengenai indikator program pemerintah provinsi yang memberikan dampak terhadap penyelesaian penyetaraan gender, Mardiah mencontohkan, sekolah perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program bersifat inovatif dapat dilampirkan dalam pengisian data ini.

"Bobot nilai indikator B ini hanya 40 persen. Sedangkan 60 persen bobot nilai lainnya merupakan nilai bobot indikator A," kata Mardiah.

Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
DP3ACSKB
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB