Pengukuran Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM menunjukkan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berada pada peringkat pertama dengan nilai indeks, 0,61. Menyusul kemudian Bali dengan nilai indeks 0,59, disusul Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Jambi dengan nilai indeks yang sama, yaitu 0,56. Dengan demikian, terdapat 17 provinsi yang nilai indeksnya di atas rata-rata nasional (0,50).
“Hasil pengukuran indeks ini juga menunjukkan provinsi-provinsi dengan IPBK tinggi merupakan wilayah-wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga tinggi,”papar Peneliti Pusat Studi Kependudukan PSKK UGM, Dr. Agus Joko Pitoyo, M.A. dalam siaran persnya,(19/10).
Joko menambahkan peningkatan pada IPBK akan berpengaruh pula pada peningkatan IPM. DKI Jakarta misalnya, dengan IPBK 0,56 juga memiliki IPM tertinggi pada 2010, yaitu 77,35. Hal ini terjadi karena dalam konsep pembangunan manusia, IPM merupakan indikator untuk mengukur hasil atau output dari pembangunan. IPM memudahkan berbagai pihak dalam menilai keberhasilan pembangunan di masing-masing wilayah. Di waktu yang sama diperlukan pula indikator untuk memantau dan mengevaluasi proses atau jalannya pembangunan. IPBK adalah indikator untuk mengukur proses tersebut. “Ini merupakan salah satu prinsip yang penting dalam penyusunan IPBK. Sebab, IPBK hanya dapat digunakan apabila memiliki korelasi dengan IPM,” kata Joko.
Proses penyusunan, pengukuran, dan hasil IPBK Tahun 2015 yang dilakukan oleh PSKK UGM ini bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Menurut Joko ada lima dimensi dalam pengukuran IPBK. Pertama, dimensi partisipasi, baik partisipasi di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Kedua, dimensi keberlangsungan yang disarikan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketiga, dimensi pemihakan atau pro rakyat. Keempat, dimensi integrasi yang mewakili prinsip bahwa data-data kependudukan adalah dasar utama bagi perencanaan kependudukan dan harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan. Kelima, dimensi kesetaraan untuk melihat apakah pembangunan sudah mengusung kesetaraan kepentingan baik bagi laki-laki maupun perempuan (Faiz diambil dari Humas UGM/Satria)
