Berita

DPRD Babel Kagum Program Dinas PPAPP DKI Jakarta, Ini Lengkapnya

JAKARTA - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kagum dengan sejumlah program Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Salah satu program yang bikin kagum yakni, semua kota di DKI sudah layak anak. 

Kekaguman tersebut disampaikan Komisi IV DPRD Bangka Belitung, saat kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Selasa, (26/8/2020). Ikut mendampingi pejabat DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muhammad Amin, SE dan H Marsidi H Satar mewakili Komisi IV DPRD Bangka Belitung sangat mengapresiasi berbagai kebijakan dan program yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta terhadap perempuan dan perlindungan anak. 

"Ini menjadi masukan dan mengambil hal-hal positif untuk diimplementasikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," jelasnya.

Sebelumnya Plt. Kabid PPPA Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta menjelaskan mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui program KSD-13.

"Seluruh OPD terkait ikut berperan serta membantu penanganan permasalahan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan tupoksi dinas masing-masing," jelasnya.

Selain itu, ada 19 Pos Pengaduan di DKI Jakarta dan tersebar di seluruh kota.  Ia menambahkan, ada juga Layanan Pengaduan Pos Sahabat Perempuan dan Anak yang ada di titik strategis seperti di Tunjungan, MRT dan LRT.

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit ada sembilan dan untuk kota layak anak, di DKI Jakarta semua sudah menjadi kota layak anak. Ia merinci, ada 1 pratama, 4 Madya dan 1 Nidya.

"Untuk Provinsi Layak Anak sebagai Pelopor, kelembagaan UPTD PPA terbaik dan Pemerintah Daerah Peduli Anak penghargaan di tahun 2019," paparnya.

Menyinggung mengenai KPAD, Provinsi DKI belum membentuknya. Hal ini dengan mempertimbangkan sudah ada KPAI. Selain itu sudah ada UPT yang menangani kasus perempuan dan anak serta lembaga yang membantu seperti P2TP2A serta KSD-13.

"Ini sangat membantu percepatan penanganan permasalahan perempuan dan anak di DKI Jakarta," jelasnya.

Sumber: 
DP3ACSKB Babel
Penulis: 
DP3ACSKB Babel
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB