Berita

DP3ACSKB IKUT SOSIALISASI KEBIJAKAN PENCATATAN KELAHIRAN DITJEN DUKCAPIL 2019

JAKARTA--DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di wakili oleh Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Amarullah menghadiri kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Kelahiran tahun 2019 selama tiga hari Rabu-Jumat (10-12/4/2019) di Hotel Diradja Jakarta Selatan. 

Sosialisasi ini dibuka oleh Direktur Jenderal DUkcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Zudan menginginkan agar kegiatan sosialisasi ini dapat dimanfaatkan oleh semua Direktorat untuk mempertajam hasil Rakornas Dukcapil di Makasar dan diharapkan Dukcapil Provinsi dapat lebih kuat mendukung kabupaten/kota dalam pelaksanaan adminduk dan lebih sering melakukan pembinaan ke kabupaten/kota. 

"Kartu Identitas Anak (KIA)seluruh daerah harus sudah dimulai tahun ini dengan dukungan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan untuk loket pelayanan jangan berdasarkan jenis layanan namun bisa melayani semua jenis layanan" jelasnya. 

Zudan juga mengungkapkan akan mengembangkan Anjungan Dukcapil Mandiri dan melakukan revoluasi secara evolutif serta membangun peradaban baru bagi Dukcapil. Zudan juga menghimbau untuk melaksanakan pelayanan yang bebas dari Pungutan Liar (PUNGLI) serta bekerja dengan jujur dan amanah serta tidak menambah persayaratan baru dalam layanan. 

"Untuk KTP-el yang rusak harus dibakar setiap hari walaupun hanya satu keping" pungkasnya. 

Amarullah menyebutkan pada sosialisasi ini juga dihimbau untuk segera mengimplementasikan akta kelahiran online, pergeseran stelsel pasif ke aktif, semua pelayanan adminduk gratis. Sedangkan untuk cakupan akta kelahiran berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) baru mencapai 82.12%, diharapkan kabupaten/kota segera mengupgrade aplikasi ke SIAK 7.3 dan direncanakan KTP-el multiguna (32kb) pada tahun 2022 dengan root key berbasis java card untuk menggantikan semua jenis kartu. 

"Informasi dari Direktur Pemanfaatan data sudah ada 6 daerah yang dapat mengakses data pusat, 21 daerah yang sudah terkoneksi dan 96 daerah sudah mengajukan, semua daerah dapat memanfaatkan Data Ware House (DWH) terpusat sehingga daerah tidak perlu lagi menyiapkan server hanya menyediakan Jaringan Komputer dan Jaringan Komunikasi dari Dukcapil ke OPD lainnya",jelas Amarullah. 

 

Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
Lisia ayu
Fotografer: 
Amarullah
Editor: 
Kabid Dukcapil
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB