Berita

DP3ACSKB GELAR PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN KORBAN KDRT DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

PANGKALPINANG-- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat serius terhadap permasalahan kekerasan khususnya kekerasan pada perempuan dan anak. Salah satu bentuk keseriusan ini dengan mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kamis (15/8/2019) di Hotel Sahid pangkalpinang.

Acara ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Toni Batubara  dan didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti.

Toni menyebutkan bahwa kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender, perbedaan peran dan hak perempuan dengan laki-laki dimasyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki.

"Disamping itu perdagangan orang merupakan suatu kejahatan dimana pelaku menerima uang atau menerima keuntungan dari orang yang tereksploitasi", jelasnya.

Toni menuturkan ada beberapa kondisi yang menyebabkan orang bisa menjadi korban perdagangan orang diantaranya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kemiskinan, angka pengangguran yang tinggi, impian mendapatkan gaji besar, sempitnya lapangan pekerjaan, kurangnya informasi atau perencanaann, kurangnya informasi yang jelas tentang kota atau negara tujuan bekerja serta adanya konflik atau bencana alam.

"Untuk itu kami mengharapkan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat  dan stakeholders dalam usaha mengurangi kekerasan pada perempuan dan anak serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang khususnya di provinsi Bangka Belitung", pungkasnya.

Toni juga berharap agar nantinya aparat hukum dapat semakin tanggap terhadap kasus kekerasan dan bersedia menerapkan aturan-aturan yang tercantum dalam undang-undang penghapusan KDRT. Pada kesempatan yang sama, saat menjadi narasumber, Susanti berharap agar para aparat penegak hukum dapat bersinergi terutama dengan pemerintah kabupaten/kota setempat mengenai penanganan korban KDRT dan tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini.

Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
Lisia ayu
Fotografer: 
Lisia ayu
Editor: 
Kabid PPPA
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB