Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lakukan Revitalisasi Pokja PUG

Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lakukan Revitalisasi Pokja PUG

Pelaksanaan program pengarusutamaan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Beitung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang sudah digagas sejak tahun 2009. Berbagai kebijakan yang mengatur pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitungpun sudah banyak di keluarkan antara lain dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan PUG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berbagai kebijakan operasional lainnya. Namun demikian kunci dari pelaksanaan PUG adalah terletak pada berjalan atau tidaknya gender focal point yang berada di OPD masing-masing. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan merevitalisasi kepengurusan Pokja PUG  sesuai dengan SOTK baru.

Kegiatan yang menggagas perubahan Pokja PUG ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 9 s.d 10 Agustus 2016 bertempat di Hotel Bangka City dengan mengundang peserta sebanyak  50 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh OOPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Pertemuan ini dibuka oleh Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; Haryoso, SH serta didampingi oleh  Sekretaris Deputi Bidang PUG KPP-PA; Dra. Niken Kiswandari, M.Si serta Dra. Lieska Prasetya, M.Sc sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Adapun hasil dari pertemuan tersebut disusun beberapa kesepakatan  antara lain:

  1. Mengintegrasikan isu-isu gender yang ada pada Setiap OPD kedalam dokumen PPRG lengkap dengan GGAP, GBS , KAK dan RKA minimla 3 kegiatan dalam satu tahun anggaran.
  2. Setiap OPD harus memiliki data terpilah gender sesuai dengan Tusi OPD masing-masing;
  3. Setiap anggota pokja PUG dan GFP wajib mensosialisasikan, mengadvokasi dan memonitoring pelaksanaan PUG di masing-masing OPD;
  4. Melakukan singkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan responsif gender guna meningkatkan IPG dan IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  5. Setiap OPD menunjuk 2 orang sebagai focal point gender dalam tim teknis PPRG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD dan ditembuskan ke Dinas P3ACSKB  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Semoga dengan kesepakatan ini pelaksanaan PuG melalui PPRG akan lebih terlaksana sehingga IPG dan IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat. // Mar

Sumber: 
PKHP DP3ACSKB
Penulis: 
Martina
Fotografer: 
Martina
Editor: 
Yanuarson