Berita

APRIL RAPERDA KETAHANAN KELUARGA DIHARAPKAN RAMPUNG

PANGKALPINANG-- DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan rapat bersama Dian Kus Pratiwi yang merupakan perwakilan dari Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII Jogjakarta Kamis (21/3/2019) di Ruang Kepala DP3ACSKB Babel. Rapat ini diselenggarakan guna mendiskusikan indikator-indikator untuk dimuat dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah mengenai ketahanan keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Raperda ini diharapkan bisa rampung April nanti.

Hasil yang dibahas bersama tim DP3ACSKB ini akan disampaikan oleh dalam Focus Group Discussion (FGD) di DPRD Provinsi Babel karena ini merupakan gagasan para anggota dewan di Provinsi Bangka Belitung untuk segera memiliki Perda Ketahanan Keluarga ini. Kepala DP3ACSKB Susanti mengatakan ingin agar dalam raperda ketahanan keluarga ini nantinya bisa memuat semua indikator dari lima dimensi ketahanan keluarga seperti dimensi keutuhan keluarga, dimensi ketahanan fisik, dimensi ketahanan ekonomi, dimensi ketahanan sosial-ekonomi dan dimensi sosial budaya. 

"saat ini banyak permasalahan seperti perceraian, kemiskinan, gizi buruk, stunting, perdagangan anak dan lain sebagainya, ini disebabkan lemahnya lima dimensi ketahanan keluarga. Keluarga yang berketahanan apabila semua anggota keluarga tersebut menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan semaksimal mungkin" jelas Susanti. 

Susanti juga berharap agar dalam raperda ini bisa melibatkan semua OPD, karena di setiap OPD pasti memiliki fungsi dan peran untuk meningkatkan ketahanan keluarga misalnya dinas Pendidikan, Dinas Sosial yang memiliki program kegiatan yang menyentuh dan berpengaruh dalam meningkatkan ketahanan keluarga karena jika hanya DP3ACSKB saja yang mengurusi ketahanan keluarga di Bangka Belitung tentu tidak akan secepat ketika kita bersinergi dengan OPD dan pihak terkait lainnya seperti pihak swasta maupun pihak akademisi. 

Ketahanan keluarga juga harus diperkuat dengan legalitas seperti kepemilikan akta baik itu akta kelahiran, akta perceraian, Kartu Identitas Anak (KIA) ini merupakan hal medasar, bagaimana anak bisa dilindungi kalau si anak tidak memiliki identitas.Untuk itulah kita perlu membuat payung hukum mengenai ketahanan keluarga yang didalamnya melindungi anak, istri dan suami dan ini akan menjadi pedoman juga bagi Kabupaten/Kota di Bangka Belitung ini. 

Dian mengatakan dirinya akan terus melakukan koordinasi dengan tim DP3ACSKB dalam membuat rancangan Raperda ketahanan keluarga Bangka Belitung ini. Dian juga menjelaskan semua harus dimulai dari lingkup terkecil keluarga dalam membina ketahanan keluarga ini. Di Jogjakarta sendiri telah dibentuk satgas Gadget yang mana penduduk di kampung tersebut diimbau untuk mengatasi penggunaan gadget termasuk orangtua karena ini akan memberikan contoh bagi anak-anak agar tidak terpaku pada gadget. 

DP3ACSKB memiliki 5 bidang yang saling terkait dalam mendukung program ketahanan keluarga ini diantaranya bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kesemua bidang ini memiliki program kegiatan yang saling berkait untuk meningkatkan ketahanan keluarga yang selama ini pun sudah berjalan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi, edukasi, advokasi, evaluasi dan lain sebagainya. 

  

 

 

Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
Lisia ayu
Fotografer: 
Aldino
Editor: 
Bidang PPPA
Bidang Informasi: 
DP3ACSKB