“PRA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERIODE TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK MENCAPAI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) KPP-PA RI”

“PRA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERIODE TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK MENCAPAI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) KPP-PA RI”

YOGYAKARTA (dp3acskb.babelprov.go.id) – “Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, setiap Entitas Pelaporan/lembaga (yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara/lembaga, dan bendahara umum negara) wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003”, pernyataan ini disampaikan oleh Supriyadi selaku Ketua Panitia dan Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dihadapan peserta “Pra Penyusunan Laporan Keuangan Periode Tahun Anggaran 2017” bertempat di The Garden Room, Eastparc Hotel – Yogyakarta (27/10).

Kegiatan Pra Penyusunan Laporan Keuangan Periode Tahun Anggaran 2017 bertujuan agar dapat menghasilkan draft Laporan Keuangan Periode Tahun Anggaran 2017 yang disertai dengan data-data yang valid dan akurat dari masing-masing satker yang nantinya akan dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2017. Penyusunan Laporan Keuangan juga bertujuan untuk mengamati perkembangan, identifikasi dan mengatasi masalah sedini mungkin dan tentu saja sebagai upaya untuk mencapai target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Peningkatan anggaran dari tahun ke tahun untuk alokasi dana dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dialokasikan untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Jumlah total anggaran dana dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 kurang lebih mencapai angka 65 Miliar dan dibagi habis kepada 7 satker pusat dan 34 satker provinsi se-Indonesia. Diharapkan peningkatan kualitas layanan menjadi outcome dari dana dekonsentrasi tersebut bukan hanya dari tingkat realisasi anggaran, ujar Carolina Radiastuty, Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan “Pra Penyusunan Laporan Keuangan Periode Tahun Anggaran 2017” yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 – 28 November 2017 bertempat di The Garden Room, Eastparc Hotel – Yogyakarta, dihadiri oleh para peserta yang merupakan operator SAIBA di 7 satker pusat dan 34 satker provinsi se-Indonesia. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Supriyanto, Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Carolina Radiastuty, Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilanjutkan dengan pembukaan oleh Prijadi Santosa, Kepala Biro Umum dan SDM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, kemudian dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh narasumber yang berasal dari Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Direktorat Akutansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan, dilanjutkan dengan analisa Data Laporan Keuangan tingkat satker dan kementerian lalu diskusi pelaksanaan penyusunan laporan keuangan diselingi dengan pemberian penghargaan pada satker terbaik dalam pelaksanaan rekonsiliasi bulan November tahun 2017.

Reformasi sektor public berdampak pada tuntutan masyarakat untuk mereformasi juga masalah keuangan Negara, sehingga Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi dibidang keuangan Negara yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan “Pra Penyusunan Laporan Keuangan Periode Tahun Anggaran 2017” ini masing-masing satker dapat menghasilan Laporan Keuangan yang akurat dan akuntabel serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Dolz)

Sumber: 
Dolly
Penulis: 
Dolly
Fotografer: 
Dolly
Editor: 
-
Tags: 
WTP | KPPPA | LAPORAN KEUANGAN | DEKONSENTRASI | LAPORAN